Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Di Rakernas IDI, Kepala BKKBN Apresiasi Dokter yang Berperan dalam Percepatan Penurunan Stunting

Kompas.com - 23/11/2023, 09:25 WIB
F Azzahra,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo mengapresiasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan seluruh dokter yang berperan dalam percepatan penurunan stunting.

"Apresiasi untuk IDI dan seluruh dokter yang terlibat dalam intervensi gizi terpadu serta mendampingi keluarga resiko stunting di kabupaten dan kota di Indonesia," kata dr Hasto.

Hal tersebut disampaikan dr Hasto saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-3 IDI di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (22/11/2023). Rakernas ini membahas peran dokter dalam percepatan penurunan stunting.

dr Hasto juga mengaku bangga atas profesinya sebagai dokter, anggota IDI, anggota Perkumpulan Obsteri dan Ginekologi Indonesia (POGI), serta konsultan endokrinologi reproduksi.

“Sebagai dokter, saya terus memaksimalkan kinerja saya dan belum pernah berhenti praktik," tutur dr Hasto.

Baca juga: Kepala BKKBN Tekankan Pentingnya Perbaikan Sanitasi untuk Turunkan Stunting di Kaltim

dr Hasto menilai, selama berkecimpung di dunia politik, terutama saat menjabat sebagai Kepala BKKBN, ia menemukan masih banyak ketimpangan pada organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), non-governmental organization (NGO), politik, dan organisasi di luar profesi dokter.

"Saya menyayangkan banyak organisasi profesi yang tidak profesional. Mereka tidak berbicara tentang kemajuan profesi bagi anggotanya, melainkan dimanfaatkan untuk berpolitik dan saling merebut kekuasaan," tutur dr Hasto.

Hal tersebut, kata dr Hasto, tidak terjadi pada IDI. Menurutnya, IDI merupakan salah satu organisasi yang berperan sebagai organisasi pembelajar yang baik. Sebab IDI merupakan salah satu organisasi yang terbuka dalam berpendapat.

“Di dalamnya banyak sekali pendapat yang dapat diperdebatkan secara substansional, khususnya dalam lingkup profesi dan produktivitas di bidangnya. IDI memberikan public  education untuk para dokter dan masyarakat umum," jelas Hasto.

Baca juga: BKKBN Sebut DWP Punya Peran Strategis Percepat Penurunan Stunting

Evaluasi

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Pengurus Besar IDI Mohammad Adib Khumaidi menyatakan, Rakernas IDI bertujuan untuk mengembangkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di bidang kedokteran medis. Hal ini penting guna meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia.

"Proses evaluasi program kerja dilakukan sekaligus untuk menyempurnakan dan memperbaiki kinerja pada periode kepengurusan. Pelaksanaan Rakernas Kendari akan memperkuat pijakan fondasi organisasi dengan strong alignment dan spiritual effort," kata Adib.

Untuk diketahui, Rakernas Kendari mengusung tema "IDI Reborn: Bangkit dan Bersatu untuk Harkat Profesi Dokter dan Rakyat Indonesia". Pada 2023, IDI optimistis dapat semakin update, visioner, antisipatif, dan prospektif.

"Dokter adalah profesi yang sangat mengerti hati rakyat dan peduli dengan kondisi sosial. Oleh karenanya, IDI harus mampu bertransformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi," ujar Adib.

Baca juga: BKKBN Sebut Tingginya Angka Perceraian karena Toxic People, Apa Itu?

Sementara itu, Ketua IDI Sulawesi Tenggara La Ode Rabiul Awal berharap agar IDI dapat semakin berkembang dan solid.

"Organisasi ini harus semakin solid bagaimanapun turbulensi yang ada, IDI tidak akan goyah. Saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk menjadikan momen ini sebagai konsolidasi yang kita jalankan bersama-sama," ucap La Ode.

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Asisten I Provinsi Sultra, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Sultra, Pengurus Besar (PB) IDI, dan Ketua PB Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI) Haslinda D Abidin Syah.

Lalu juga hadir Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kependudukan dan Keluarga Berencana (OPDKB) Sultra, Kepala Rumah Sakit (RS) Pemerintah dan Swasta Kendari, serta Rektor dan Direktur Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Sulteng.

Baca juga: Ada 4,8 Juta Ibu Hamil Per Tahun, Kepala BKKBN: Kalau Dibiarkan Ada 20 Persen yang Melahirkan Anak Stunting

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com