[POPULER NASIONAL] Benny K Harman Usir Wamenkumham | 8 Pegawai KSP Mundur

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan anggota Komisi III DPR Benny K Harman mengusir Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menjadi artikel terpopuler di Kompas.com, Selasa (21/11/2023).

Artikel populer lainnya terkait kritikan terhadap sikap aparat desa yang memberikan sinyal dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Selanjutnya, - Sebanyak 8 pegawai Kantor Staf Presiden (KSP) mundur sementara dari jabatannya karena berstatus sebagai calon legislatif (caleg).

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Benny K Harman Usir Wamenkumham dari Rapat DPR karena Berstatus Tersangka

Anggota Komisi III DPR Benny K Harman meminta Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej keluar dari ruangan rapat.

Peristiwa itu terjadi saat Komisi III menggelar rapat dengan jajaran Kemenkumham terkait optimalisasi peran dan fungsi Kemenkumham menjelang Pemilu 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Mulanya, Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mempersilakan Menkumham Yasonna Laoly untuk memaparkan data. Begitu Yasonna hendak berbicara, Benny pun menginterupsi.

"Sebentar, Pak. Interupsi, silakan," kata Habiburokhman.

Kepada para peserta rapat, Benny mempertegas status Eddy Hiariej sebagai tersangka.

"Di hadapan kita ini, selain Pak Menkumham, ada Wamenkumham, apa ada yang tidak tahu status beliau ini?" kata Benny.

"Yang oleh semua pihak diketahui status beliau ini, Wamenkumham ini tersangka, ditetapkan tersangka oleh KPK," ujar anggota DPR dari Partai Demokrat itu.

Benny pun meminta Eddy keluar ruangan agar rapat "tidak cacat". "Kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini," kata Benny.

Baca selengkapnya: Benny K Harman Usir Wamenkumham dari Rapat DPR karena Berstatus Tersangka

2. Aparat Desa Dukung Prabowo-Gibran Dianggap Wujud Demokrasi Tanpa Etika

Sinyal dukungan politik dari aparatur pemerintahan desa kepada pasangan Prabowo-Gibran dinilai menjadi wujud praktik demokrasi yang berjalan tanpa etika.

"Mobilisasi kepala desa ini memperlihatkan demokrasi tanpa etika dan moralitas. Terlalu banyak manuver politik yang dilakukan dengan menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan," kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, saat dihubungi pada Senin (20/11/2023).