Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setujui Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI, DPR Tetap Jalankan Panja Netralitas TNI untuk Pemilu 2024

Kompas.com - 21/11/2023, 14:01 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa Panitia Kerja (Panja) netralitas TNI untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024 tetap dilaksanakan.

Hal ini disampaikan setelah DPR resmi mengesahkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI yang akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi, memang TNI kami harapkan untuk bisa menunjukkan netralitasnya karena sesuai dengan fungsinya Tentara Nasional Indonesia. Artinya, memang nantinya dalam tahun atau bulan politik ini kami berharap dengan pergantiannya Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas hal tersebut," kata Puan dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Baca juga: Agus Subiyanto: Insya Allah Besok Dilantik Jadi Panglima TNI oleh Presiden

Puan mengatakan, soal netralitas harusnya ditunjukkan oleh semua aparat penegak hukum, bukan hanya TNI.

Menurutnya, dengan adanya netralitas maka mampu menciptakan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan damai.

"Sehingga sampai insya allah tanggal 14 Februari (pemungutan suara), kita ini bisa melaksanakan pesta demokrasi dengan gembira, dengan happy, dengan damai, kemudian tidak ada terjadi friksi-friksi atau memecah belah persatuan," ujar Puan Maharani.

Lebih lanjut, Puan mengapresiasi langkah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dengan membuat pusat posko pengaduan terkait netralitas perwira selama Pemilu 2024.

Ia berharap, langkah Yudo Margono tersebut diteruskan oleh  Agus Subiyanto ke depannya.

"Jadi kami berharap seluruh aparat penegak hukum bisa menjalankan semua itu dengan sebaik-baiknya agar berjalannya pesta demokrasi dengan baik, jujur, adil dan damai," kata Puan.

Baca juga: Panglima Yudo: Masyarakat Bisa Ikut Awasi, Laporkan ke Posko jika Prajurit TNI Tak Netral

Sebagai informasi, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengungkapkan, pihaknya sudah membentuk panja yang bertugas untuk mengawasi netralitas TNI pada Pemilu 2024.

Meutya mengatakan, panja itu juga sudah disetujui oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan calon panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

“Kami ada Panja, dan beliau (Agus) sudah sepakat untuk lahirnya atau terbentuknya Panja Netralitas TNI,” ujar Meutya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada 13 November 2023.

Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto ditunjuk menjadi Ketua Panja netralitas TNI tersebut.

Baca juga: Komisi I DPR Bentuk Panja Khusus Awasi Netralitas TNI pada Pemilu 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com