Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima Yudo: Masyarakat Bisa Ikut Awasi, Laporkan ke Posko jika Prajurit TNI Tak Netral

Kompas.com - 21/11/2023, 11:09 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, masyarakat bisa ikut mengawasi apabila ada prajurit TNI yang tidak netral dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Yudo Margono menegaskan bahwa masyarakat bisa mengadukan ke posko-posko pengaduan netralitas TNI di satuan TNI seluruh Indonesia.

Panglima Yudo diketahui telah menerbitkan instruksi Panglima TNI Nomor IR 1/VIII Tahun 2023 tentang pedoman netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada (pemilihan kepala daerah).

“Untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat, maka TNI mendirikan posko pengaduan netralitas TNI,” kata Yudo Margono saat memimpin kick-off posko pengaduan netralitas TNI pada Pemilu 2024 di ruang hening Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (20/11/2023).

Baca juga: Panglima TNI Mutasi 60 Pati, Marsdya Andyawan Martono Jabat Wakasau dan Danlanud Abdulrachman Saleh Dirotasi

“Masyarakat ikut mengawasi apabila melihat ketidaknetralan TNI, masyarakat bisa melaporkan ke posko-posko ini,” ujar Panglima TNI melanjutkan

Yudo Margono lantas menjelaskan soal mekanisme penyelesaian tindak pidana untuk laporan pengaduan masyarakat tersebut.

“Apabila ada laporan pengaduan dari masyarakat, nantinya Polisi Militer (Pom) TNI atau posko akan mencatat kemudian mendata dan mengarahkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” kata Yudo Margono

Bawaslu kemudian menentukan tingkat pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI tersebut.

Setelah itu, Yudo Margono menegaskan, tentunya akan dilaksanakan penegakan hukum terpadu TNI.

“Ya (masyarakat) bisa datang sendiri (ke posko-posko), juga bisa dengan online, nanti kami akan sampaikan untuk hotline-nya,” kata Yudo Margono.

Baca juga: Panglima TNI: Sampai Saat Ini Belum Ada yang Tekan Saya soal Pemilu 2024...

Secara khusus, Panglima Yudo mengaku belum ada yang menekan dirinya terkait Pemilu 2024.

“Sampai saat ini, kalau ditanya soal tentang penekanan, enggak ada itu yang nekan-nekan saya, ya saya santai-santai saja, wong enggak ada yang nekan,” kata Yudo menjawab pertanyaan awak media.

Panglima Yudo mengatakan, sejak awal, dirinya terus menyampaikan bahwa TNI harus netral dalam pemilu.

“Masak saya menyampaikan (TNI) netral, ada yang nekan-nekan? Alhamdulillah enggak ada, mudah-mudahan enggak ada,” ujar Yudo Margono.

Yudo mengatakan, TNI harus fokus pada tugas pokok yang lebih besar, di antaranya menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Baca juga: DPR Bentuk Panja Netralitas TNI, Panglima Yudo: Silakan Saja...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Nasional
Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Nasional
Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Nasional
World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

Nasional
Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Nasional
MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com