Hal ini disampaikan setelah DPR resmi mengesahkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI yang akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi, memang TNI kami harapkan untuk bisa menunjukkan netralitasnya karena sesuai dengan fungsinya Tentara Nasional Indonesia. Artinya, memang nantinya dalam tahun atau bulan politik ini kami berharap dengan pergantiannya Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas hal tersebut," kata Puan dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Puan mengatakan, soal netralitas harusnya ditunjukkan oleh semua aparat penegak hukum, bukan hanya TNI.
Menurutnya, dengan adanya netralitas maka mampu menciptakan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan damai.
"Sehingga sampai insya allah tanggal 14 Februari (pemungutan suara), kita ini bisa melaksanakan pesta demokrasi dengan gembira, dengan happy, dengan damai, kemudian tidak ada terjadi friksi-friksi atau memecah belah persatuan," ujar Puan Maharani.
Lebih lanjut, Puan mengapresiasi langkah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dengan membuat pusat posko pengaduan terkait netralitas perwira selama Pemilu 2024.
Ia berharap, langkah Yudo Margono tersebut diteruskan oleh Agus Subiyanto ke depannya.
"Jadi kami berharap seluruh aparat penegak hukum bisa menjalankan semua itu dengan sebaik-baiknya agar berjalannya pesta demokrasi dengan baik, jujur, adil dan damai," kata Puan.
Meutya mengatakan, panja itu juga sudah disetujui oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan calon panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
“Kami ada Panja, dan beliau (Agus) sudah sepakat untuk lahirnya atau terbentuknya Panja Netralitas TNI,” ujar Meutya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada 13 November 2023.
Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto ditunjuk menjadi Ketua Panja netralitas TNI tersebut.
https://nasional.kompas.com/read/2023/11/21/14011031/setujui-agus-subiyanto-jadi-panglima-tni-dpr-tetap-jalankan-panja-netralitas