Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Belum Ada Investasi Asing ke IKN, Otorita: Masih Berproses, Perlu Waktu

Kompas.com - 17/11/2023, 16:38 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Troy Pantouw merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai belum adanya investasi asing yang masuk ke IKN.

Menurut Troy, saat ini investasi asing masih dalam proses dan memerlukan waktu.

"Saat ini pun masih berproses untuk investor asing, mereka memerlukan waktu," ujar Troy ketika dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (17/11/2023).

"Kemungkinan dalam waktu dekat akan ada satu industri dari China dan dua dari Malaysia yang sedang bersiap-siap," lanjutnya.

Baca juga: Progres Jalan Tol IKN Segmen 5A Capai 40 Persen, 23.000 Kubik Beton Tersuplai

Troy mengatakan, pembicaraan mengenai investasi dari China dan Malaysia juga masih beproses.

"Artinya masih belum bulat 100 persennya," ungkapnya.

Meski begitu, saat ini sudah ada letter of intent (LOI) atau surat kesepakatan awal minat investasi dari sejumlah negara.

Negara-negara yang paling banyak memberikan LOI yakni Singapura, Jepang, Malaysia, China dan Korea Selatan.

Sementara itu, kata Troy, kepercayaan internasional kepada IKN saat ini terwakili oleh groundbreaking pusat pelatihan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Baca juga: Pembangunan Kemenko 4 di IKN Capai 34 Persen, Optimistis Rampung Agustus 2024

Pusat pelatihan tersebut didanai FIFA Forward Fund senilai Rp 85 miliar.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, hingga saat ini belum ada satu pun investasi asing yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun, Presiden meyakini investor luar negeri akan segera masuk ke IKN setelah investor dalam negeri bergerak.

"Sampai saat ini belum ada (investasi asing). Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti pasti akan masuk," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di San Fransisco, Amerika Serikat, pada Kamis (16/11/2023) sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat.

Baca juga: Jika Mampu Hasilkan 1 Juta Ton Beras Tiap Tahun, Kalsel Ditarget Jadi Penyangga Pangan IKN

Menurut Kepala Negara, pada tahap pertama ada sejumlah bidang yang diprioritaskan untuk investasi asing di IKN, yakni pendidikan, kesehatan serta teknologi.

"Pendidikan, kesehatan, juga teknologi," tutur Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com