Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tingkatkan Substitusi Barang Impor dengan Barang dalam Negeri, KKKS dan Produsen Terima Penghargaan Prosusi 2023

Kompas.com - 17/11/2023, 15:44 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariaji mengatakan, pihaknya mengapresiasi seluruh manajemen dan pegawai kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan produsen dalam negeri pada Forum Apresiasi Program Substitusi Impor (Prosusi) Barang Operasi Hulu Migas yang digelar di Tangerang, Banten, Kamis (16/11/2023).

Penghargaan itu diberikan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), karena KKKS dan produsen dalam negeri telah berkolaborasi dan bersinergi untuk menggunakan produk dalam negeri dan memastikan produknya mampu memenuhi spesifikasi, mutu, serta kebutuhan operasi migas. 

Pemberian penghargaan itu juga tidak lepas dari amanat Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Impor Barang Operasi. 

Kebijakan tersebut menjadi pedoman penggunaan produk dalam negeri dan pengawasan impor barang operasi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. 

Dengan demikian, kemampuan nasional diharapkan bisa ditumbuhkembangkan serta penggunaan produksi dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas dapat ditingkatkan di masa mendatang.

Baca juga: Ditjen Migas Siap Distribusikan 52.865 Paket Perdana Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan dan Petani

“Meski demikian, upaya mendorong peningkatan penggunaan produksi dalam negeri memerlukan peran semua pihak,” ujar Tutuka dalam siaran pers, Jumat (17/11/2023). 

Oleh karena itu, sebagai bentuk komitmen nyata, Ditjen Migas membangun Program Guna Bina Dalam Negeri (Progunadi) dan Program Substitusi Impor (Prosusi) sejak awal 2018, dan mengimplementasikan program tersebut bersama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan KKKS.

Program ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan kerja sama antara seluruh pelaku kegiatan usaha hulu migas terhadap kemampuan dan kehandalan produk dalam negeri, melalui beberapa core values, yakni inovatif, kolaboratir, dan handal. 

Selain itu, program tersebut juga memberikan manfaat untuk menyempurnakan database Apresiasi Produk Dalam Negeri (APDN) yang diterbitkan Ditjen Migas. 

Hingga saat ini, terdapat 324 perusahaan industri penunjang migas yang terdaftar serta digunakan sebagai acuan strategi pengadaan barang dan jasa pada kegiatan usaha hulu migas.

Baca juga: Ditjen Migas Kementerian ESDM Gelar MWT demi Wujudkan Kegiatan Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan

Perusahaan-perusahaan itu juga menjadi acuan pemerintah dalam melakukan pengendalian importasi Barang Operasi migas, serta pengendalian pemberian fasilitas insentif berupa pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (BM dan PDRI) untuk Barang Operasi impor.

Tutuka berharap, keberhasilan Prosusi dan Progunadi dapat mendorong kerja sama dengan pihak-pihak lain, terutama kementerian/lembaga terkait.

“Kami harap dapat bersinergi dan berkolaborasi meningkatkan kemampuan produsen dalam negeri melalui bantuan pendanaan, kapasitas teknologi, keahlian pekerja, insentif fiskal, dan perbaikan peraturan perundangan,” terang Tutuka.

Direktur Pembinaan Program Migas Ditjen Migas Mustafid Gunawan.DOK. Humas Ditjen Migas Direktur Pembinaan Program Migas Ditjen Migas Mustafid Gunawan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembinaan Program Migas Mustafid Gunawan mengatakan, dalam Prosusi kali ini, Ditjen Migas memberikan penghargaan kepada produsen dalam negeri atas 14 kategori produk dan 3 kategori KKKS.

Para penerima penghargaan dianggap telah memberikan kontribusi terbaik dalam mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com