Salin Artikel

Jokowi Sebut Belum Ada Investasi Asing ke IKN, Otorita: Masih Berproses, Perlu Waktu

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Troy Pantouw merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai belum adanya investasi asing yang masuk ke IKN.

Menurut Troy, saat ini investasi asing masih dalam proses dan memerlukan waktu.

"Saat ini pun masih berproses untuk investor asing, mereka memerlukan waktu," ujar Troy ketika dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (17/11/2023).

"Kemungkinan dalam waktu dekat akan ada satu industri dari China dan dua dari Malaysia yang sedang bersiap-siap," lanjutnya.

Troy mengatakan, pembicaraan mengenai investasi dari China dan Malaysia juga masih beproses.

"Artinya masih belum bulat 100 persennya," ungkapnya.

Meski begitu, saat ini sudah ada letter of intent (LOI) atau surat kesepakatan awal minat investasi dari sejumlah negara.

Negara-negara yang paling banyak memberikan LOI yakni Singapura, Jepang, Malaysia, China dan Korea Selatan.

Sementara itu, kata Troy, kepercayaan internasional kepada IKN saat ini terwakili oleh groundbreaking pusat pelatihan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Pusat pelatihan tersebut didanai FIFA Forward Fund senilai Rp 85 miliar.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, hingga saat ini belum ada satu pun investasi asing yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun, Presiden meyakini investor luar negeri akan segera masuk ke IKN setelah investor dalam negeri bergerak.

"Sampai saat ini belum ada (investasi asing). Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti pasti akan masuk," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di San Fransisco, Amerika Serikat, pada Kamis (16/11/2023) sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat.

Menurut Kepala Negara, pada tahap pertama ada sejumlah bidang yang diprioritaskan untuk investasi asing di IKN, yakni pendidikan, kesehatan serta teknologi.

"Pendidikan, kesehatan, juga teknologi," tutur Presiden.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/17/16385371/jokowi-sebut-belum-ada-investasi-asing-ke-ikn-otorita-masih-berproses-perlu

Terkini Lainnya

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke