Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPN Ganjar-Mahfud Sebut Potensi Kecurangan Pemilu 2024, TKN Prabowo-Gibran: Tendensius

Kompas.com - 17/11/2023, 06:40 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mengatakan potensi kecurangan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 sudah bisa terlihat secara kasat mata atau bisa dilihat secara jelas.

Hal tersebut disampaikan dalam program Satu Meja yang disiarkan Kompas TV, Rabu (15/11/2023) malam.

"Kalau kita bicara pemilu, kita tidak hanya bicara tentang hasil akhir. Kita bicara mengenai proses. Proses itu mesti punya integritas. Tidak boleh proses itu ditelikung atau dikhianati," ujar Todung.

"Dalam konteks ini, kita bicara mengenai beberapa tahapan. Pilpres, pemilihan itu sendiri di day dan pasca pemilihan. Nah, di sini banyak sekali potensi kecurangan yang terjadi," katanya lagi.

Baca juga: Todung Mulya Lubis Gabung TPN Ganjar-Mahfud, Jabat Deputi Bidang Hukum

Todung mencontohkan dua Wakil Menteri (Wamen) di kubu Prabowo-Gibran yang dikatakannya telah melakukan pelanggaran.

Dua Wamen yang dimaksud adalah Wamen Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Desa (Wamendes) Paiman Rahardjo.

Selain itu, Todung juga mempersoalkan pencopotan baliho Ganjar-Mahfud.

Hal itulah yang membuatnya merasa kecurangan Pemilu 2024 sudah dilakukan secara kasat mata.

"Menurut saya, tidak boleh menteri kampanye untuk partai atau calon-calon yang lain. Nah, menurut saya, ini dua hal yang sangat kasat mata sudah diberitakan di media. Pada sisi lain, kita juga lihat ada pencopotan baliho-baliho di beberapa tempat," ujar Todung.

"Nah buat saya ini kasat mata telanjang, potensi kecurangan itu akan kita lihat di mana-mana karena laporan akan masuk terus. Kita sudah dapat laporan cukup banyak," katanya lagi.

Baca juga: Gibran: Kalau Ada Kecurangan Pemilu 2024, Silakan Lapor ke Bawaslu

Kemudian, Todung mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan gestur yang baik untuk membuktikan dirinya netral di Pemilu 2024.

Salah satunya adalah momen ketika Jokowi mengundang tiga capres ke Istana.

"Dan mengatakan bahwa tidak boleh ada intervensi. Netralitas itu mesti dijaga," kata Todung.

Wakil Ketua Komandan Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman lantas merespons kecurigaan Todung perihal kecurangan Pemilu 2024.

Habiburokhman mengatakan, dari pihak TKN Prabowo-Gibran pun sudah menerima aduan perihal temuan indikasi pelanggaran yang merugikan mereka.

"Yang paling banyak sekarang ini yang viral adalah soal pakta integritas Sorong. Yang sampai saat ini bahkan tidak dibantah secara tegas secara faktual. Pak Menko Polhukam sekaligus Cawapres menyatakan bukan dibantah substansinya, dibantah bahwa itu tanggal sekian Pak Ganjar belum menjadi capres definitif. Walaupun kita tahu Pak Ganjar dideklarasikan April. Jadi jauh sebelum Agustus," kata Habiburokhman.

Baca juga: Komitmen Netralitas Polri di Pemilu dan Bantahan Pasang Baliho Capres Tertentu

Habiburokhman kemudian mengungkit pencopotan baliho Prabowo yang terjadi di Jakarta Timur.

Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua bentuk pelanggaran bisa diartikan sebagai kecurangan.

"Kalau kita ngomong pelanggaran, oke mungkin saja berbeda dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi, kalau kita bilang kecurangan tentu itu tendensius. Kalau tendensius, ke mana tendensius? Karena kekuasaan sekarang ini kan tersebar ke semua bagian, ada kementerian, ada kepala daerah, ada pejabat kepala daerah, ada pers," ujar Habiburokhman.

Baca juga: Penurunan Baliho Ganjar Terjadi Lagi, Politikus PDI-P Duga Ada Oknum Aparat yang Overacting

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Nasional
Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Nasional
Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Nasional
Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Nasional
Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Nasional
Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Nasional
Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Nasional
Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Nasional
Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Nasional
Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Nasional
Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Nasional
Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Nasional
Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Nasional
SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com