TPN Ganjar-Mahfud Sebut Potensi Kecurangan Pemilu 2024, TKN Prabowo-Gibran: Tendensius

Hal tersebut disampaikan dalam program Satu Meja yang disiarkan Kompas TV, Rabu (15/11/2023) malam.

"Kalau kita bicara pemilu, kita tidak hanya bicara tentang hasil akhir. Kita bicara mengenai proses. Proses itu mesti punya integritas. Tidak boleh proses itu ditelikung atau dikhianati," ujar Todung.

"Dalam konteks ini, kita bicara mengenai beberapa tahapan. Pilpres, pemilihan itu sendiri di day dan pasca pemilihan. Nah, di sini banyak sekali potensi kecurangan yang terjadi," katanya lagi.

Todung mencontohkan dua Wakil Menteri (Wamen) di kubu Prabowo-Gibran yang dikatakannya telah melakukan pelanggaran.

Dua Wamen yang dimaksud adalah Wamen Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Desa (Wamendes) Paiman Rahardjo.

Selain itu, Todung juga mempersoalkan pencopotan baliho Ganjar-Mahfud.

Hal itulah yang membuatnya merasa kecurangan Pemilu 2024 sudah dilakukan secara kasat mata.

"Menurut saya, tidak boleh menteri kampanye untuk partai atau calon-calon yang lain. Nah, menurut saya, ini dua hal yang sangat kasat mata sudah diberitakan di media. Pada sisi lain, kita juga lihat ada pencopotan baliho-baliho di beberapa tempat," ujar Todung.

"Nah buat saya ini kasat mata telanjang, potensi kecurangan itu akan kita lihat di mana-mana karena laporan akan masuk terus. Kita sudah dapat laporan cukup banyak," katanya lagi.

Kemudian, Todung mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan gestur yang baik untuk membuktikan dirinya netral di Pemilu 2024.

Salah satunya adalah momen ketika Jokowi mengundang tiga capres ke Istana.

"Dan mengatakan bahwa tidak boleh ada intervensi. Netralitas itu mesti dijaga," kata Todung.

Wakil Ketua Komandan Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman lantas merespons kecurigaan Todung perihal kecurangan Pemilu 2024.

Habiburokhman mengatakan, dari pihak TKN Prabowo-Gibran pun sudah menerima aduan perihal temuan indikasi pelanggaran yang merugikan mereka.

"Yang paling banyak sekarang ini yang viral adalah soal pakta integritas Sorong. Yang sampai saat ini bahkan tidak dibantah secara tegas secara faktual. Pak Menko Polhukam sekaligus Cawapres menyatakan bukan dibantah substansinya, dibantah bahwa itu tanggal sekian Pak Ganjar belum menjadi capres definitif. Walaupun kita tahu Pak Ganjar dideklarasikan April. Jadi jauh sebelum Agustus," kata Habiburokhman.

Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua bentuk pelanggaran bisa diartikan sebagai kecurangan.

"Kalau kita ngomong pelanggaran, oke mungkin saja berbeda dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi, kalau kita bilang kecurangan tentu itu tendensius. Kalau tendensius, ke mana tendensius? Karena kekuasaan sekarang ini kan tersebar ke semua bagian, ada kementerian, ada kepala daerah, ada pejabat kepala daerah, ada pers," ujar Habiburokhman.