Saat Wamenkumham Didesak Mundur dan Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ketua IPW Diminta Dihentikan

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah desakan muncul usai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Pengumuman penetapan tersangka terhadap Eddy disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2023) pekan lalu.

“Pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar dua minggu yang lalu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2023).

Alex mengatakan, pihaknya telah menandatangani Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk empat orang tersangka.

Baca juga: KPK Tetapkan Wamenkumham dan 3 Orang Lain Tersangka Dugaan Suap dan Gratifikasi

Menurut Alex, sebanyak tiga di antaranya diduga menerima suap dan gratifikasi. Sementara satu pihak lainnya merupakan terduga pemberi suap.

“Dari pihak penerima tiga, pemberi satu,” ujar Alex.

Dikutip dari pemberitaan Kompas TV, selain Eddy Hiariej, dua asisten pribadinya juga diduga menerima suap yakni Yogi Ari Rukmana (YAR) dan advokat Yosie Andika Mulyadi (YAM).

Sementara satu orang lain yang diduga memberi suap atau gratifikasi ialah seorang pengusaha bernama Helmut Hermawan (HH).

Baca juga: Profil Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, Tersangka Dugaan Suap dan Gratifikasi

Desakan agar ditahan

Setelah berstatus tersangka, hingga kini KPK masih belum melakukan penahanan kepada Wamenkumham.

Bahkan, Guru Besar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) itu juga belum diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka.

Pihak pelapor yakni Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, berharap agar KPK segera menahan Eddy.

"Kami mendesak KPK untuk melakukan penahanan terhadap Wamenkumham Profesor Eddy Hiariej supaya ditahan kalau sudah tersangka," kata pengacara Sugeng, Deolipa Yumara di Kawasan Tebet, Jakarta, Senin (13/11/2023).

Sebagaimana diketahui, Sugeng Teguh Santoso adalah pihak yang melaporkan Wamenkumham atas dugaan gratifikasi ke KPK pada 14 Maret 2023.

Baca juga: Wamenkumham Tersangka Korupsi, Menteri Yasonna: Silakan Proses

Diminta mundur dari jabatan

Selain itu, Deolipa juga mendesak Eddy mundur dari jabatan Wamenkumham.

Menurutnya, Eddy bisa fokus menghadapi persoalan hukum yang menjeratnya jika sudah mundur dari jabatannya sebagai wakil menteri.

"Harapannya adalah Pak Wamenkumham mengundurkan dari jabatannya sebagai Wamenkumham supaya lebih fokus mengikuti persoalannya sendiri," ujar Deolipa.

Eddy juga dinilai perlu mundur karena Wamenkumham adalah jabatan yang berkaitan dengan etika dan moral.

Apalagi, Eddy juga dikenal sebagai seorang profesor di bidang ahli hukum pidana.

Baca juga: Jadi Tersangka, Wamenkumham Diminta Mundur dari Jabatan

Deolipa mengatakan, jika Eddy enggan mundur, seharusnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly bergerak untuk memberhentikan wakilnya tersebut.

"Kalau enggak bisa juga kami meminta kepada Pak Menteri Pak Yasonna Laoly supaya memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya," katanya.

Harap kasus pencemaran nama baik dihentikan

Tak hanya itu, Deolipa juga meminta pihak Kepolisian menghentikan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Asisten Pribadi (Aspri) Edward Omar Sharif Hiarej, Yogi Ari Rukmana terhadap kliennya di Bareskrim Polri.

Hal ini lantaran Yogi selaku pelapor dan Wamenkumham sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

"Kami dari Ketua Tim Advokasi IPW, kita meminta Mabes Polri, Kabareskrim supaya menghentikan perkara dengan terlapor adalah Ketua IPW Sugeng Santoso. Kita minta dihentikan," ujar Deolipa.

"Nah ini sekarang kan Wamenkumhamnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi nama baiknya sudah jadi nama buruk. Jadi sudah jadi nama buruk, pencemaran nama baiknya hilang. Jadi pencemaran nama buruk kan enggak ada juga," katanya lagi.

Baca juga: Tim Advokasi IPW Desak KPK Tahan Wamenkumham Terkait Kasus Suap dan Gratifikasi

Diketahui, tak lama setelah Sugeng melaporkan Wamenkumham atas kasus dugaan gratifikasi ke KPK, Yogi melaporkan Ketua IPW atas dugaan pencemaran nama baik di Bareskrim Polri.

Laporan terhadap Sugeng ini terdaftar di Bareskrim dengan surat nomor STTL/092/III/2023/BARESKRIM yang dilayangkan oleh Yogi Ari Rukmana (YAR), tanggal 14 Maret 2023.

Ketua IPW dilaporkan lantaran diduga telah menyebutkan nama Yogi sebagai perantara penerimaan uang oleh Wamenkumham dalam pengaduan dugaan gratifikasi ke KPK.

Sebab, dalam laporan dugaan gratifikasi di KPK, Sugeng melaporkan ada dugaan keterlibatan nama berinisial EOSH, YAR, dan YAM.

Baca juga: Wamenkumham Tersangka, Pengacara Sugeng Minta Kasus Pencemaran Nama Baik di Bareskrim Dihentikan

Kronologi

Berdasarkan laporan yang dibuat IPW pada Maret 2023, Eddy diduga menerima gratifikasi terkait konsultasi hukum dan permintaan pengesahan status badan hukum yang diajukan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (PT CLM) berinisial HH.

Ia juga dilaporkan atas dugaan permintaan agar dua asisten pribadinya, berinisial YAR dan YAM, ditempatkan sebagai komisaris PT CLM.

Dalam laporan itu, dijelaskan ada aliran dana sekitar Rp 7 miliar yang diterima dua orang dan disinyalir merupakan asisten pribadi Eddy.

Uang itu diterima terkait dengan jabatan Eddy meskipun peristiwanya berkaitan dengan permintaan bantuan seorang warga negara kepada Eddy. Kejadian itu terjadi pada April-Oktober 2022.

Baca juga: KPK Tetapkan Wamenkumham dan 3 Orang Lain Tersangka Dugaan Suap dan Gratifikasi