Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Letjen I Nyoman Cantiasa Jadi Waka BIN hingga Mutasi dan Rotasi Jajaran Intelijen TNI Jelang Pemilu

Kompas.com - 14/11/2023, 08:19 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono merotasi sejumlah jabatan berkaitan dengan intelijen dalam mutasi terbarunya.

Mutasi dan rotasi itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1286/XI/2023 tanggal 9 November 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Total, ada 105 perwira tinggi (pati) dari tiga matra yang mengalami mutasi dan rotasi kali ini. Dengan rincian, TNI AD 56 pati, TNI AL 37 pati, dan TNI AU 12 pati.

Kebijakan mutasi dan rotasi ini dilakukan Panglima Yudo jelang memasuki usia pensiun pada akhir November 2023. Di sisi lain, pemilihan umum (Pemilu) akan digelar tahun depan. 

Selain itu, mutasi terbaru tersebut menunjukkan perubahan signifikan di jajaran intelijen. Tetapi, Markas Besar (Mabes) TNI menyebutkan bahwa mutasi itu hal biasa.

Baca juga: Panglima TNI Mutasi 105 Perwira Tinggi, Letjen I Nyoman Cantiasa Jadi Wakil Kepala BIN

Pergantian Waka BIN

Letnan Jenderal (Letjen) I Nyoman Cantiasa ditunjuk menjadi Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (Waka BIN).

Nyoman Cantiasa yang berpengalaman di satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) atau pasukan elit TNI AD tersebut akan menggantikan posisi Letjen (Purn) Teddy Lhaksmana.

Ia sebelumnya menjabat Koordinator Staf Ahli (Korsahli) KSAD dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III.

Peraih Adhi Makayasa tahun 1990 tersebut juga pernah menjabat sebagai Panglima Kodam XVIII/Kasuari, Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, serta beberapa kali terlibat dalam operasi seperti operasi seroja, pemberontakan di Aceh, operasi Mapenduma hingga operasi Nemangkawi.

Baca juga: Mutasi TNI: Laksda Budi Purwanto Jadi Danpushidrosal, Laksma Hudiarto Pangkolinlamil

Letnan Jenderal (Letjen) I Nyoman Cantiasa resmi dilantik menjadi Koordinator Staf Ahli Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Koorsahli KSAD).  Serah terima jabatan (sertijab) Koorsahli KSAD dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution, Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat, pada Selasa (20/6/2023).Dok. Dispenad Letnan Jenderal (Letjen) I Nyoman Cantiasa resmi dilantik menjadi Koordinator Staf Ahli Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Koorsahli KSAD). Serah terima jabatan (sertijab) Koorsahli KSAD dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution, Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat, pada Selasa (20/6/2023).

Analis militer dari Semar Sentinel, Alman Helvas Ali mengatakan, pergantian Waka BIN memang sudah seharusnya dilakukan.

“Karena pejabat saat ini (Teddy) sudah lama pensiun dari TNI. Kebiasaan lama adalah apabila Waka BIN pensiun dari TNI, akan diganti oleh pejabat baru,” kata Alman saat dihubungi, Senin (13/11/2023).

Namun, Alman tidak menampik, ada nuansa politis terkait penunjukkan Nyoman menjadi Waka BIN, terlebih menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Pasti ada nuansa politis. Sebab, Kepala BIN (Jenderal Purn Budi Gunawan) tampaknya berbeda haluan politik dengan Presiden (Joko Widodo),” ujar Alman.

Baca juga: Andika Perkasa Nilai Mutasi 105 Perwira Tinggi Belum Tentu Terkait Kepentingan Politik

Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono membantah bahwa mutasi Nyoman dan juga jajaran intelijen lain kali ini, ada kaitannya dengan Pemilu 2024.

“Hanya rotasi biasa,” kata Julius saat ditemui di sela-sela acara penghargaan bagi prajurit TNI di Balai Samudera, Jakarta Utara, Senin petang.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com