Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Simpatisan Anies-Muhaimin Luncurkan Kentungan Jadi Simbol Perjuangan

Kompas.com - 10/11/2023, 18:09 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Simpatisan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meluncurkan alat musik tradisional kentungan sebagai simbol perjuangan.

Juru bicara Anies yang memimpin simpatisan, Sudirman Said mengatakan, kentungan tersebut sebagai gerakan sosial relawan yang tak dibayar untuk menyebarkan visi-misi pasangan Anies-Muhaimin.

Selain itu, Sudirman mengungkapkan, kentungan sebagai simbol keadilan, kebangkitan, dan perubahan dari perjuangan rakyat.

"Ketika kebebasan dibatasi dan bahkan dikriminalisasi, maka bunyi yang akan tampil. Segala pesan mengalir melalui bunyi. Kata dibungkam, bunyi melawan," ujar Sudirman dalam konferensi pers di Sekretariat Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2023).

Baca juga: Survei Poltracking: Jika Anies-Cak Imin Tak Lolos Putaran Kedua, Prabowo-Gibran Menang Lawan Ganjar-Mahfud

Menurutnya, kentungan juga menjadi simbol gerakan melawan ketidaadilan yang dinilai makin meluas di Indonesia.

Sudirman Said lantas menyinggung soal nepotisme dan politik dinasti yang berpotensi merusak demokrasi di Indonesia.

"Penggunaan kentungan merupakan ekspresi dari rasa ingin mengangkat tradisi dan menempatkannya sebagai simbol perjuangan demokrasi. Dengan kentungan paritisipasi terbuka luas. Siapa saja, kapan saja, dan di mana saja," katanya.

Sudirman berharap, gerakan kentungan perubahan ini bisa membangun persatuan dan memperkuat identitas budaya dan kepedulian.

Gerakan kentungan ini diberi nama "Kentongan 57" yang memiliki arti target perolehan suara pasangan Anies-Muhaimin sebesar 57 persen dan menjadi pemenang dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Sebagaimana diketahui, pasangan Anies-Muhaimin diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga: Eks Menag Fachrul Razi Dukung Anies dan Cak Imin di Pilpres 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com