Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berstatus Bacawapres, Mahfud Pilih Tak Jadi Pembicara pada Rakornas Penyelenggara Pemilu

Kompas.com - 08/11/2023, 13:41 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku memilih untuk tak menjadi pembicara di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan di Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

Pasalnya, ia sudah menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Ia mencegah kemungkinan munculnya masalah etik jika mengisi materi terkait Pemilu di acara tersebut.

"Saya sendiri ini punya jadwal ngisi materi di acara ini. Tapi karena saya salah satu cawapres, saya minta izin tadi saya tidak akan isi materi. Masalah etika," kata Mahfud di acara Rakornas Penyelenggara Pemilu di Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

Baca juga: Mahfud MD: Kepesertaan Gibran sebagai Cawapres Secara Hukum Sudah Sah

Mahfud menyampaikan, ia sudah menginformasikan hal tersebut kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito.


Kedatangannya ke acara itu sebagai seorang menteri di Kabinet Indonesia Maju bersama dengan menteri lainnya untuk mendampingi Presiden Joko Widodo.

"Masih ada menteri yang lain (yang bisa mengisi materi). Saya ingin memposisikan diri. Saya minta izin ke Pak Heddy, tadi minta maaf saya tidak isi materi meskipun di jadwal, saya pertama (mengisi materi)," ucap Mahfud.

Baca juga: Soal Desakan Mundur Anwar Usman, Mahfud MD: Terserah, Itu Urusan Moral Dia

Mahfud lalu menyinggung pentingnya netralitas menjelang Pemilu. Dia menyatakan, aparat termasuk TNI/Polri harus netral dalam kontestasi politik tahun depan.

Ia menuturkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Yudo Margono sudah menyatakan netralitas aparat.

"Kapolri sudah mengirimkan surat telegram bahwa Polri harus profesional tidak memihak. Panglima TNI juga sudah mengatakan prajurit TNI harus netral karena karena siapa pun yang terpilih kita harus bersatu lagi," jelas Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com