Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Apdesi, Giliran Forum Rektor Indonesia Temui Jokowi Hari Ini

Kompas.com - 07/11/2023, 16:20 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Rektor Indonesia terlihat hadir di Kompleks Istana Kepresidenan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Selasa (7/11/2023) siang.

Pantauan Kompas.com di lokasi, para rektor dari berbagai universitas itu hadir di Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.52 WIB.

Pertemuannya terjadi usai Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang diketuai Surtawijaya lebih dulu bertemu Jokowi. Para rektor terlihat kompak mengenakan celana panjang hitam dengan atasan batik berbagai warna.

Kendati begitu, para rektor belum menjelaskan secara detail maksud pertemuannya.

Baca juga: Temui Jokowi, Apdesi Tagih Kepastian Revisi UU Desa

 

Ketua Forum Rektor Indonesia sekaligus Rektor IPB Arif Satria hanya mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden hanya silaturahmi.

"Silaturahmi biasa," kata Arif singkat sembari berjalan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa.

Selain Arif, ada 6 rektor lainnya yang turut hadir di Kompleks Istana, mereka adalah rektor Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Teknokrat Lampung, dan Universitas Negeri Jakarta.

Hingga saat ini, pertemuan itu masih berlangsung.

Baca juga: Jokowi Jenguk Doni Monardo, Doakan Lekas Pulih dan Kembali Sehat

Sebelumnya, Apdesi terlihat hadir menemui Jokowi. Ketua Umum (Ketum) Apdesi Surtawijaya mengaku kedatangannya ke Istana Kepresidenan dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo bertujuan untuk meminta kepastian atas revisi Undang-Undang Desa sekaligus perpanjangan masa jabatan kepala desa.

Diketahui, Apdesi sempat meminta agar Pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa direvisi agar masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 9 tahun.

Mereka meminta wacana revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa direalisasikan dengan terlebih dahulu memasukkannya dalam Prolegnas 2023 sebelum masa kampanye Pemilu atau selambatnya bulan Oktober 2023.

Kemudian pada Juli 2023, usul revisi UU Desa itu disepakati di tingkat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa, Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.

Baca juga: Apdesi Temui Jokowi di Istana, Bahas Perpanjangan Masa Jabatan Kades

Proses perumusan usulan perubahan UU tersebut tuntas dalam waktu dua minggu. Selain menyepakati usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa, DPR juga sepakat mengusulkan kenaikan alokasi dana desa menjadi 20 persen dari total dana transfer ke daerah.

"Ya harus minta kepastian, karena itu kan presiden sebagai orang tua kita. Termasuk nanti kita bicara dengan pihak legislatif juga sama," kata Surtawijaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com