Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daftar Caleg Mantan Napi Pemilu 2024, Terbanyak dari Golkar

Kompas.com - 06/11/2023, 14:33 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menetapkan 9.917 orang calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada Jumat (3/11/2023).

Para caleg itu berasal dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024 dan 84 daerah pemilihan (dapil). Mereka akan memperebutkan 580 kursi DPR.

Dari ribuan caleg, 47 di antaranya merupakan mantan narapidana. Mantan napi tersebut mencalonkan diri lewat sejumlah partai politik dan tersebar di berbagai dapil.

Tercatat, hanya 5 partai politik yang tak mencalonkan bekas narapidana sebagai anggota legislatif yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Ummat. Sementara, parpol yang paling banyak mengajukan caleg mantan napi yaitu Partai Golkar.

Baca juga: Daftar Kepala Daerah Maju Jadi Caleg Pemilu 2024, Terbanyak dari Nasdem

Adapun kasus yang menjerat bakal caleg tersebut bermacam-macam, namun mayoritas perkara korupsi. Berikut nama-nama caleg mantan napi peserta Pemilu 2024, dikutip dari data KPU RI:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

  • Susno Duadji: Dapil Sumatera Selatan II, nomor urut 2
  • Huzrin Hood: Dapil Kepulauan Riau, nomor urut 2
  • Ali Maskur Masduqi: Dapil Jawa Tengah VIII, nomor urut 7
  • Rino Lande: Dapil Jawa Timur V, nomor urut 7
  • Abdul Halim: Dapil Bali, nomor urut 2
  • Yansen Akun Effendy: Dapil Kalimantan Barat II, nomor urut 1

Partai Gerindra

  • Dhani Ahmad Prasetyo: Dapil Jawa Timur I, nomor urut 2

PDI-P

  • Asep Ajidin: Dapil Sumatera Barat II, nomor urut 4
  • Mochtar Mohamad: Dapil Jawa Barat V, nomor urut 5
  • Rokhmin Dahuri: Dapil Jawa Barat VIII, nomor urut 1
  • Al Amin N Nasution: Dapil Jawa Tengah VII, nomor urut 4

Baca juga: KPU Klaim Seluruh Parpol Penuhi Syarat 30 Persen Caleg Perempuan di Semua Dapil

Partai Golkar

  • Teuku Muhammad Nurlif: Dapil Aceh I, nomor urut 1
  • Syahrasaddin: Dapil Jambi, nomor urut 6
  • Syarif Hidayat: Dapil Sumatera Selatan I, nomor urut 8
  • Wendy Melfa: Dapil Lampung I, nomor urut 5
  • Iqbal Wibisono: Dapil Jawa Tengah I, nomor urut 2
  • Mashur: Dapil Kalimantan Barat II, nomor urut 4
  • Nurdin Halid: Dapil Sulawesi Selatan II, nomor urut 1
  • Bernard Sagrim: Dapil Papua Barat Daya, nomor urut 2

Partai Nasdem

  • Abdillah: Dapil Sumatera Utara I, nomor urut 5
  • Eep Hidayat: Dapil Jawa Barat IX, nomor urut 1
  • Dikdik Darmika: Dapil Jawa Barat XI, nomor urut 9
  • Sani Ariyanto: Dapil Jawa Tengah VIII, nomor urut 4
  • Krisna Mukti: Dapil Jawa Timur I, nomor urut 4

Partai Buruh

  • Sungkono Ari Saputro: Dapil Jawa Timur I, nomor urut 6
  • Iwan Krisnanto: Dapil Kalimantan Tengah, nomor urut 1

Partai Hanura

  • Sumiadi: Dapil Kepulauan Bangka Belitung, nomor urut 2
  • Muhamad Zainal Laili: Dapil Jawa Timur IV, nomor urut 1
  • Sandi Suwardi Hasan: Dapil Jawa Timur IV, nomor urut 2
  • Rosalina Kase: Dapil Nusa Tenggara Timur II, nomor urut 6
  • Wa Ode Nurhayati: Dapil Sulawesi Tenggara, nomor urut 1

Partai Garuda

  • Arnikeb Eben Tung Sely: Dapil Nusa Tenggara Timur I, nomor urut 1

PAN

  • M. Rasyid Rajasa: Dapil Nusa Jawa Barat I, nomor urut 1
  • Abah Qomar: Dapil Jawa Barat VIII, nomor urut 1
  • Mujiono: Dapil Jawa Timur V, nomor urut 1
  • Rudy: Dapil Kalimantan Barat II, nomor urut 3

Partai Demokrat

  • Evy Susanti: Dapil Jawa Barat III, nomor urut 5
  • Lukas Uwuratuw: Dapil Maluku, nomor urut 4
  • Thaib Armaiyn: Dapil Maluku Utara, nomor urut 1

Baca juga: KPU Akan Minta Izin Parpol untuk Buka Riwayat Hidup Caleg

PSI

  • Syarifuddin Tanzil: Dapil Jawa Tengah II, nomor urut 1
  • Agus Kamarwan: Dapil Nusa Tenggara Barat II, nomor urut 1

Partai Perindo

  • Vicky Prasetyo: Dapil Jawa Barat VI, nomor urut 1
  • Muhajir: Dapil Jawa Tengah VIII, nomor urut 2
  • Hendra Karianga: Dapil Maluku Utara, nomor urut 1
  • Soleman Sikirit: Dapil Papua Barat, nomor urut 1

PPP

  • Alpian: Dapil Kepulauan Bangka Belitung, nomor urut 2
  • Madini Farouq: Dapil Jawa Timur IV, nomor urut 3
  • Djainudin: Dapil Nusa Tenggara Timur II, nomor urut 1
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com