Jokowi Diwanti-wanti untuk Netral pada Pilpres jika Ingin Tinggalkan "Legacy" Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diwanti-wanti untuk netral pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, kendati putranya, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Indonesia Maju.

Jokowi diminta menunjukkan sikap negarawan dan meninggalkan warisan yang baik dengan tidak berpihak ke pasangan calon tertentu.

“Sebagai sosok negarawan ya begitu harusnya. Sebagai sosok yang ingin memiliki legacy yang baik, harusnya Jokowi tetap netral,” kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Kompas.com, Rabu (1/11/2023).

Menurut Ujang, Pilpres 2024 menjadi ujian netralitas bagi Jokowi. Sebagai kepala negara, Jokowi harus berdiri di tengah dan tidak memihak.

Baca juga: Jokowi di Antara Ujian Netralitas dan Keinginan Cawe-cawe Pilpres 2024

Namun, bagaimanapun, sulit buat mantan Wali Kota Surakarta itu untuk tak memberikan dukungan buat putranya sendiri yang ikut berkontestasi.

“Ini kan ujian bagi Jokowi. Sebagai presiden, sebagai kepala negara, dan sebagai kepala pemerintahan, Jokowi harus berdiri di tengah,” ucap Ujang.

Di situasi seperti ini, Ujang menilai, besar potensi Jokowi bersikap tidak netral. Apalagi, jika presiden ingin tongkat kekuasaannya dilanjutkan oleh kerabatnya sendiri.

Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Jokowi mengaku turut cawe-cawe dalam penyelenggaraan pemilu demi kepentingan bangsa dan negara.

Baca juga: Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud dan Tuntutan Jokowi Netral pada Pemilu 2024

Menurut Ujang, harus diwaspadai bersama, jangan sampai cawe-cawe tersebut berujung pada pengerahan aparat pemerintahan dan penggunaan fasilitas negara untuk pemenangan salah satu calon.

Sebagai kepala pemerintahan, Jokowi mestinya dapat memastikan jajarannya, mulai dari ASN hingga TNI-Polri, tetap netral.

Ujang menekankan, presiden harus berdiri di atas semua golongan, bukan keluarga atau kelompok tertentu. Kepala negara mesti memastikan penyelenggaraan pemilu presiden berjalan dengan adil.

“Soal nanti netral atau tidak, kita lihat ke depan, bisa kita nilai bersama-sama, langkah-langkah jokowi ke depan seperti apa,” tuturnya.

Belakangan, netralitas Presiden Jokowi pada Pilpres 2024 menjadi sorotan. Banyak khawatir Kepala Negara berpihak ke kubu tertentu lantaran putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal cawapres pendamping bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

Jokowi sendiri pernah menyatakan bahwa dirinya mendukung semua bakal capres-cawapres pada Pilpres 2024.

“Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini," kata Jokowi, usai menjadi inspektur di Apel Hari Santri Nasional 2023, di Tugu Pahlawan, Surabaya, Minggu (22/10/2023).

Namun, Jokowi juga pernah menyebut bahwa demi kepentingan bangsa dan negara, dirinya turut cawe-cawe pada penyelenggaraan pemilu. Pernyataan ini pun dikritik banyak pihak.

“Cawe-cawe itu kan sudah saya sampaikan bahwa saya menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024,” kata Jokowi usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P di Sekolah Partai DPP PDI-P, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Baca juga: Pertemuan Jokowi dan Relawan di Bali Dinilai Tak Sejalan Komitmen Netralitas

Menjawab kekhawatiran banyak pihak, Jokowi mengaku tak ikut campur soal penentuan capres-cawapres. Menurutnya, hal itu urusan partai politik.

“Saya tegaskan saya tidak mencampuri urusan capres atau cawapres,” kata Jokowi melalui keterangan pers yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (16/10/2023).

Adapun Pilpres 2024 bakal diramaikan tiga pasangan capres-cawapres. Ketiganya yakni, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Prabowo-Gibran diusung Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Prima, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Kemudian, Ganjar-Mahfud diusung PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hanura. Adapun Anies-Cak Imin diusung Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).