Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diwanti-wanti untuk Netral pada Pilpres jika Ingin Tinggalkan "Legacy" Baik

Kompas.com - 02/11/2023, 12:23 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diwanti-wanti untuk netral pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, kendati putranya, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Indonesia Maju.

Jokowi diminta menunjukkan sikap negarawan dan meninggalkan warisan yang baik dengan tidak berpihak ke pasangan calon tertentu.

“Sebagai sosok negarawan ya begitu harusnya. Sebagai sosok yang ingin memiliki legacy yang baik, harusnya Jokowi tetap netral,” kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Kompas.com, Rabu (1/11/2023).

Menurut Ujang, Pilpres 2024 menjadi ujian netralitas bagi Jokowi. Sebagai kepala negara, Jokowi harus berdiri di tengah dan tidak memihak.

Baca juga: Jokowi di Antara Ujian Netralitas dan Keinginan Cawe-cawe Pilpres 2024

Namun, bagaimanapun, sulit buat mantan Wali Kota Surakarta itu untuk tak memberikan dukungan buat putranya sendiri yang ikut berkontestasi.

“Ini kan ujian bagi Jokowi. Sebagai presiden, sebagai kepala negara, dan sebagai kepala pemerintahan, Jokowi harus berdiri di tengah,” ucap Ujang.

Di situasi seperti ini, Ujang menilai, besar potensi Jokowi bersikap tidak netral. Apalagi, jika presiden ingin tongkat kekuasaannya dilanjutkan oleh kerabatnya sendiri.

Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Jokowi mengaku turut cawe-cawe dalam penyelenggaraan pemilu demi kepentingan bangsa dan negara.

Baca juga: Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud dan Tuntutan Jokowi Netral pada Pemilu 2024

Menurut Ujang, harus diwaspadai bersama, jangan sampai cawe-cawe tersebut berujung pada pengerahan aparat pemerintahan dan penggunaan fasilitas negara untuk pemenangan salah satu calon.

Sebagai kepala pemerintahan, Jokowi mestinya dapat memastikan jajarannya, mulai dari ASN hingga TNI-Polri, tetap netral.

Ujang menekankan, presiden harus berdiri di atas semua golongan, bukan keluarga atau kelompok tertentu. Kepala negara mesti memastikan penyelenggaraan pemilu presiden berjalan dengan adil.

“Soal nanti netral atau tidak, kita lihat ke depan, bisa kita nilai bersama-sama, langkah-langkah jokowi ke depan seperti apa,” tuturnya.

Belakangan, netralitas Presiden Jokowi pada Pilpres 2024 menjadi sorotan. Banyak khawatir Kepala Negara berpihak ke kubu tertentu lantaran putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal cawapres pendamping bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

Jokowi sendiri pernah menyatakan bahwa dirinya mendukung semua bakal capres-cawapres pada Pilpres 2024.

“Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini," kata Jokowi, usai menjadi inspektur di Apel Hari Santri Nasional 2023, di Tugu Pahlawan, Surabaya, Minggu (22/10/2023).

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com