Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belanja Iklan Pendukung Prabowo di Medsos Rp 8,67 Miliar, Tertinggi Dibanding Pendukung Ganjar dan Anies

Kompas.com - 01/11/2023, 11:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendukung bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mencatatkan nilai belanja iklan tertinggi di media sosial (medsos).

Dikutip dari Kompas.id yang merujuk data Ad Library dari Meta Platform, nilai transaksi belanja iklan pendukung Prabowo mencapai Rp 8,67 miliar selama Agustus 2020 hingga Oktober 2023.

Dari jumlah tersebut, akun Indonesia Adil Makmur, kelompok pendukung Prabowo, menggelontorkan dana Rp 6,2 miliar. Artinya, lebih dari 70 persen biaya iklan pendukung Prabowo tercatat hanya pada satu akun.

Baca juga: Prabowo Ungkap Harapan Jokowi kepada Dirinya, Anies, dan Ganjar

Ketika ditilik pengeluaran Agustus-Oktober 2023, aliran dana iklan dari akun Indonesia Adil Makmur di Facebook dan Instagram berkisar Rp 500 juta per bulan.

Akun iklan berkaitan dengan pendukung Prabowo yang juga bernilai besar yakni Bakti untuk Rakyat. Belanja iklan Bakti untuk Rakyat selama Agustus-September 2023 mencapai Rp 366 juta.

Jumlah itu naik menjadi Rp 514 juta pada Oktober 2023. Ini mengindikasikan bahwa deklarasi dan pendaftaran capres-cawapres yang digelar pada Oktober ini mendorong belanja iklan.

Apabila dijumlah dengan akun pengiklan lainnya, rata-rata nilai iklan terkait dukungan Prabowo mencapai Rp 1 miliar dalam sebulan.

Baca juga: Hanya Prabowo-Gibran yang Tak Janjikan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Berikut perincian nilai rata-rata belanja iklan pendukung Prabowo di Facebook dan Instagram selama tiga bulan:

4 Agustus-24 September 2023

  • Indonesia Adil Makmur: Rp 497,46 juta
  • Bakti untuk Rakyat: Rp 366,02 juta
  • Entitas lainnya: Rp 32,49 juta
  • Total: Rp 895,97 juta

25 September-24 Oktober 2023

  • Indonesia Adil Makmur: Rp 502,21 juta
  • Bakti untuk Rakyat: Rp 514,10 juta
  • Entitas lainnya: Rp 21,76 juta
  • Total: Rp 1.038,07 juta

Dari data tersebut, terlihat bahwa pembiayaan iklan pendukung Prabowo di media sosial cenderung terpusat hanya di dua akun. Ini tak lepas dari modal ekonomi pendukung Prabowo yang besar.

Merujuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 2022 yang dicatat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Prabowo sendiri memiliki harta Rp 2 triliun.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mencatatkan harta paling besar dibandingkan dua bakal capres lainnya. Bakal capres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, misalnya, pada 2022 memiliki kekayaan Rp 15,4 miliar.

Sementara, pada periode yang sama, bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, memiliki harta Rp 11,2 miliar.

Baca juga: Hanya Ada Satu Kata Papua dalam Visi-Misi Prabowo-Gibran

Adapun belanja iklan pendukung Ganjar selama Agustus 2020 sampai 24 Oktober 2023 mencapai Rp 3,616 miliar atau urutan kedua terbanyak.

Iklan tersebut ditampilkan melalui sejumlah akun, seperti Melihat Indonesia, Ganjar Nusantara Indonesia, Ganjar-Fans, dan beberapa entitas lainnya.

Sedangkan pendukung Anies menghabiskan Rp 930,54 juta untuk belanja iklan. Pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta menggunakan sejumlah akun untuk beriklan, di antaranya, Unboxing Anies, Fakta Anies Baswedan, Aksi Tanggap Anies, dan Suara Anies.

Dengan demikian, belanja iklan para pendukung tiga bakal capres di media sosial selama Agustus 2020 sampai 24 Oktober 2023 jumlahnya mencapai Rp 13,212 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com