Ada Penurunan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali, Jokowi Tegaskan Pemda, TNI, Polri Tetap Netral

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku mendapatkan informasi soal peristiwa penurunan atribut partai di Bali pada saat dirinya melakukan kunjungan kerja pada Selasa (31/10/2023).

Presiden tidak menyebutkan secara spesifik partai maupun atribut apa yang dimaksud.

Namun, dirinya menegaskan agar pemerintah daerah, aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri harus tetap netral selama tahun politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Saya tadi memperoleh informasi dari (pj) gubernur provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang," ujar Jokowi saat memberi keterangan pers di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Rabu (1/11/2023) sebagaimana dilansir keterangan resmi.

Baca juga: Tahu Soal Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali, Jokowi: Mestinya Pemda Izin ke Pengurus Partai

"Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral," tegasnya.

Adapun sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali menurunkan sebuah baliho bergambar Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang berada di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pada Selasa.

Pencopotan baliho tersebut dilakukan jelang kunjungan kerja Presiden Jokowi di Pasar Bulan, sekitar pukul 10.30 Wita.

Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi mengatakan, penurunan atribut politik tersebut merupakan instruksi langsung dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

Baca juga: Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Bikin Politikus Senior PDI-P Tersinggung: Kami Tak Akan Diam

Merespons hal tersebut, Presiden Jokowi mengatakan, semestinya pemerintah daerah (pemda) setempat meminta izin kepada pengurus partai di daerah.

"Pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah," tutur Jokowi.

"Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti, apa, terjadi miskomunikasi dan menjadikan semua tidak baik," tegasnya.

Presiden kemudian ditanya apakah ada keterkaitan antara ketidaknetralan aparatur pemerintah dengan penurunan baliho di Bali tersebut.

Menurutnya, harus ada komunikasi terlebih dahulu supaya tidak terjadi miskomunikasi.

Baca juga: Membaca Perjamuan Makan Siang Jokowi: Ganjar dan Prabowo di Kanan-Kiri, Anies Berseberangan

"Enggak, artinya harus ada komunikasi, minta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi," jelasnya.

Namun, menurut Jokowi jika baliho mengganggu aturan tata kota maka hal tersebut menjadi ranah pemerintah daerah.