Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Projo Sebut PDI-P Gulirkan Narasi Ditinggal Jokowi karena Takut Kehilangan Insentif Elektoral

Kompas.com - 30/10/2023, 14:25 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pilpres Relawan Pro Jokowi (Projo) Panel Barus menilai, PDI Perjuangan belakangan berupaya mencari-cari kesalahan Presiden Joko Widodo.

Langkah itu, menurutnya, lantaran PDI-P takut kehilangan insentif elektoral karena duet bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonedia Maju, Prabowo Subianto, dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres.

“Saat ini memang relasinya berubah antara Pak Jokowi dan PDI-P, itu fakta yang tak terhindarkan. Relasi itu kan kemudian dikhawatirkan oleh PDI-P karena PDI-P akan kehilangan insentif elektoral ketika relasi itu berubah,” kata Panel dalam tayangan Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin (30/10/2023).

Menurut Panel, sedikitnya ada tiga isu yang digulirkan PDI-P untuk mendiskreditkan Jokowi. Pertama, soal program food estate atau lumbung pangan yang dijalankan pemerintahan Jokowi.

Beberapa waktu lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto tiba-tiba menyebut bahwa proyek food estate merupakan bentuk kejahatan lingkungan.

Baca juga: PDI-P Sebut Pencalonan Gibran merupakan Pembangkangan Konstitusi

Kedua, soal isu perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut sejumlah elite PDI-P, persoalan ini berawal dari partai banteng yang menolak permintaan Jokowi untuk memperpanjang jabatannya sebagai presiden tiga periode.

“Padahal Pak Jokowi secara langsung dan terbuka dalam setiap kesempatan menyampaikan pernyataannya dengan tegas bahwa beliau menolak itu,” ujarnya.

Ketiga, yang paling anyar, PDI-P menggulirkan narasi bahwa Jokowi telah meninggalkan partai banteng.

Menurut Panel, serangan-serangan ini berlebihan. Padahal, Jokowi telah banyak memberi insentif elektoral untuk PDI-P.

Dengan memenangkan Pilkada Solo 2005 dan 2010, lalu Pilkada DKI Jakarta 2012, selanjutnya Pemilu Presiden 2014 dan 2019, Jokowi disebut telah mendongkrak suara partai banteng.

Baca juga: Sindir Keluarga Jokowi soal Dukungan di 5 Pilkada dan 2 Pilpres, PDI-P: Belum Selesai Rasa Lelahnya

“Saya pikir ini posisinya clear, ini hubungan yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Dan PDI-P mendapatkan insentif elektoral yang besar yang eksponensial juga,” ucap Panel.

Panel menilai, serangan-serangan PDI-P belakangan ini seolah meniadakan pencapaian Jokowi selama 9 tahun memerintah RI.

“Hal-hal baik yang dilakukan Pak Jokowi, fundamental pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi selama sembilan tahun ini menjadi seperti hilang begitu saja di mata PDI-P setelah Prabowo dan Mas Gibran resmi mendaftar ke KPU,” kata Panel.

Ketimbang membuat kegaduhan, menurutnya, semua elite politik mesti menahan diri agar Pemilu 2024 berjalan damai dan sejuk.

Sebelumnya diberitakan, PDI-P terang-terangan mengakui bahwa mereka telah ditinggalkan Jokowi yang tak lain adalah kader partai banteng.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com