Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"PDI-P Tetap Jaga Pak Jokowi Sampai 2024!"

Kompas.com - 29/10/2023, 18:57 WIB
Syakirun Ni'am,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus senior PDI-P Aria Bima menegaskan, partainya berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga masa jabatannya berakhir, 2024 mendatang.

"PDI-P tetap menjaga Pak Joko Widodo yang diberikan amanat sampai 2024. PDI-P terus menjaga Pak Jokowi sampai 2024," kata Aria dalam Kompas Petang yang disiarkan di YouTube Kompas TV, Sabtu (28/10/2023) malam.

Aria juga mengungkapkan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tak memiliki beban perasaan apapun terhadap Jokowi, terutama atas sikap politik sang Kepala Negara yang diisukan mendukung pasangan capres cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Tidak menjadi soal pula bahwa Megawati dinilai telah memberikan banyak keistimewaan kepada Jokowi beserta keluarganya dalam hal karier politik. 

Baca juga: PDI-P Sebut Jokowi Tak Minta 3 Periode secara Langsung ke Megawati

Bahkan, Aria menyebut, Megawati hanya tersenyum-senyum saja merespons isu ada pecah kongsi antara PDI-P dengan Presiden Jokowi.

Menurut dia, senyum Megawati dapat diartikan sebagai sebuah bentuk keteguhan dalam menghadapi dinamika politik. 

"Ibu senyum-senyum saja. Yang penting Gusti ora sare, gitu. Tuhan tidak tidur ya," tutur Aria.

Sebelumnya, Presiden Jokowi diketahui menempuh karier politiknya sebagai Wali Kota Solo selama dua periode dengan PDI-P sebagai partai politik pengusung.

Selanjutnya, Jokowi sukses menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, juga dengan PDI-P sebagai partai politik pengusung.

Belum sempat menunaikan tugas selama satu periode, PDI-P memberikan tiket bagi Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pilpres 2014. Jokowi saat itu berpasangan dengan Jusuf Kalla dan memenangkan pertarungan melawan Prabowo-Hatta. 

Baca juga: PDI-P Sedih, Beri “Privilege” Besar ke Jokowi tapi Ditinggalkan

Pada Pilpres 2019, PDI-P juga memberikan tiket yang sama kepada Jokowi. Tetapi kali ini, K.H. Ma'ruf Amin didapuk menjadi cawapres. Jokowi lagi-lagi memenangkan Pilpres mengalahkan Prabowo-Sandiaga.

Belakangan, PDI-P memberikan tiket untuk keluarga Jokowi, yakni anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon Wali Kota Surakarta. Gibran menang besar dalam pencoblosan.

Selain itu, PDI-P juga memberikan tiket bagi menantu Jokowi, Bobby Nasution untuk menjadi calon Wali Kota Medan. Bobby juga memenangkan pencoblosan suara.

Jelang Pilpres 2024, Jokowi diisukan tidak mendukung capres cawapres yang diusung PDI-P, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Jokowi diisukan lebih mendukung mantan rivalnya, Prabowo Subianto yang kali ini bersanding dengan putra sulung Jokowi sendiri, Gibran Rakabuming Raka, setelah dimuluskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Bahkan, Jokowi merestui Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto yang diusung lawan PDI-P. Sementara itu, Bobby juga telah memastikan mendukung Prabowo-Gibran. 

Baca juga: Soal Isu Mega-Jokowi Pecah Kongsi, PDI-P: Ibu padahal Senyum-senyum, Gusti Ora Sare

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut, saat ini partainya berada dalam suasana sedih dan terluka.

Suasana itu disebabkan langkah politik Jokowi yang dinilai sudah mendapat begitu banyak keistimewaan dari PDI-P, tetapi justru meninggalkan partai berlambang banteng tersebut.

"Kami begitu mencintai dan memberi privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan Konstitusi," ujar Hasto.

"Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal itu tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com