Projo Sebut PDI-P Gulirkan Narasi Ditinggal Jokowi karena Takut Kehilangan Insentif Elektoral

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pilpres Relawan Pro Jokowi (Projo) Panel Barus menilai, PDI Perjuangan belakangan berupaya mencari-cari kesalahan Presiden Joko Widodo.

Langkah itu, menurutnya, lantaran PDI-P takut kehilangan insentif elektoral karena duet bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonedia Maju, Prabowo Subianto, dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres.

“Saat ini memang relasinya berubah antara Pak Jokowi dan PDI-P, itu fakta yang tak terhindarkan. Relasi itu kan kemudian dikhawatirkan oleh PDI-P karena PDI-P akan kehilangan insentif elektoral ketika relasi itu berubah,” kata Panel dalam tayangan Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin (30/10/2023).

Menurut Panel, sedikitnya ada tiga isu yang digulirkan PDI-P untuk mendiskreditkan Jokowi. Pertama, soal program food estate atau lumbung pangan yang dijalankan pemerintahan Jokowi.

Beberapa waktu lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto tiba-tiba menyebut bahwa proyek food estate merupakan bentuk kejahatan lingkungan.

Baca juga: PDI-P Sebut Pencalonan Gibran merupakan Pembangkangan Konstitusi

Kedua, soal isu perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut sejumlah elite PDI-P, persoalan ini berawal dari partai banteng yang menolak permintaan Jokowi untuk memperpanjang jabatannya sebagai presiden tiga periode.

“Padahal Pak Jokowi secara langsung dan terbuka dalam setiap kesempatan menyampaikan pernyataannya dengan tegas bahwa beliau menolak itu,” ujarnya.

Ketiga, yang paling anyar, PDI-P menggulirkan narasi bahwa Jokowi telah meninggalkan partai banteng.

Menurut Panel, serangan-serangan ini berlebihan. Padahal, Jokowi telah banyak memberi insentif elektoral untuk PDI-P.

Dengan memenangkan Pilkada Solo 2005 dan 2010, lalu Pilkada DKI Jakarta 2012, selanjutnya Pemilu Presiden 2014 dan 2019, Jokowi disebut telah mendongkrak suara partai banteng.

Baca juga: Sindir Keluarga Jokowi soal Dukungan di 5 Pilkada dan 2 Pilpres, PDI-P: Belum Selesai Rasa Lelahnya

“Saya pikir ini posisinya clear, ini hubungan yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Dan PDI-P mendapatkan insentif elektoral yang besar yang eksponensial juga,” ucap Panel.

Panel menilai, serangan-serangan PDI-P belakangan ini seolah meniadakan pencapaian Jokowi selama 9 tahun memerintah RI.

“Hal-hal baik yang dilakukan Pak Jokowi, fundamental pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi selama sembilan tahun ini menjadi seperti hilang begitu saja di mata PDI-P setelah Prabowo dan Mas Gibran resmi mendaftar ke KPU,” kata Panel.

Ketimbang membuat kegaduhan, menurutnya, semua elite politik mesti menahan diri agar Pemilu 2024 berjalan damai dan sejuk.

Sebelumnya diberitakan, PDI-P terang-terangan mengakui bahwa mereka telah ditinggalkan Jokowi yang tak lain adalah kader partai banteng.

Menurut PDI-P, Jokowi meninggalkan partai sejak merestui putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal cawapres pendamping bakal capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

Pasalnya, Gibran merupakan bagian dari PDI-P. Wali Kota Surakarta itu justru menjadi cawapres kubu lawan alih-alih memenangkan bakal capres yang diusung partainya sendiri, Ganjar Pranowo.

Baca juga: Kala PDI-P Bersedih Ditinggalkan Jokowi, tapi Megawati Tetap Tersenyum...

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, tidak sedikit akar rumput PDI-P yang tak percaya bahwa Jokowi, yang sebelumnya disebut-sebut sebagai kader terbaik, justru berpaling dari partai.

“PDI Perjuangan saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini,” kata Hasto melalui keterangan tertulis kepada awak media, Minggu (29/10/2023).

Padahal, kata Hasto, Jokowi mendapat dukungan teramat besar dari akar rumput dan simpatisan PDI-P. Dukungan itu mampu mengantarkan Jokowi ke kursi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden dua periode.

“Kami begitu mencintai dan memberikan privilese yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi,” tutur Hasto.