Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Ditinggal Jokowi, Politikus PDI-P: Kami Kecewa, tapi Pasti "Move On"

Kompas.com - 30/10/2023, 13:41 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengaku partainya kecewa karena ditinggalkan Presiden Joko Widodo.

Namun, katanya, PDI-P tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan sehingga akan terus melangkah ke depan untuk memenangkan bakal capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Kalau mau bilang kekecewaan kami, itu yang kami rasakan, tapi yang pasti kami akan move on,” kata Andreas dalam tayangan Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin (30/10/2023).

Andreas menyebut, PDI-P telah memberikan banyak hal ke Jokowi. Di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, partai banteng mengantarkan Jokowi ke kursi Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, hingga presiden dua periode.

Baca juga: Jokowi Ajak Capres Prabowo, Ganjar, dan Anies Makan Siang di Istana Merdeka

Ketika banyak pihak menyerang bahkan menghina Jokowi, kata Andreas, Megawati dan PDI-P membela paling depan.

Namun, kini, Jokowi justru memberikan restu ke putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) kubu lawan, Prabowo Subianto.

“Saya sebagai kader PDI Perjuangan ada rasa kecewa ada rasa malu juga karena kami dulu habis-habisan membela yang bersangkutan, tapi kemudian yang terjadi adalah hal seperti ini,” ujarnya.

Meski ditinggalkan PDI-P, Andreas mengaku partainya tak takut kehilangan insentif elektoral. Memang, elektoral penting untuk memenangkan pemilu.

Namun, menurutnya, PDI-P merupakan partai besar yang sudah ada sejak era sebelum Reformasi. Dukungan publik untuk PDI-P disebut tidak hanya bergantung dari sosok Jokowi saja.

Baca juga: Serangan PDI-P ke Jokowi dan Gibran: Isu Presiden 3 Periode hingga Pembangkangan Konstitusi

“PDI Perjuangan itu sudah dari dulu, dari tahun 1999, Reformasi, kita ada dalam posisi menang, kita ada dalam posisi kita kalah, dan kemudian kita menang lagi, dan itu tidak hanya tergantung pada satu orang,” kata Andreas.

Publik, lanjut Andreas, dapat menilai dinamika politik yang terjadi saat ini antara PDI-P dan Jokowi. Bahwa PDI-P, klaim dia, tak mengutamakan kepentingan keluarga dalam proses demokrasi.

Padahal, jika bersedia, Megawati sebagai pimpinan tertinggi partai banteng bisa menjagokan putra-putrinya di panggung pemilihan.

“Kita bicara soal kepentingan bangsa dan negara, yang lain bicara soal kepentingan keluarga,” kata Andreas.

“Buat PDI perjuangan kita tetap tegar, tegar di situasi seperti ini, yang dulu-dulu aja lebih sulit kita hadapi, apalagi yang kayak gini,” tutur anggota Komisi X DPR RI itu.

Sebelumnya diberitakan, PDI-P terang-terangan mengakui bahwa mereka telah ditinggalkan Jokowi yang tak lain adalah kader partai banteng.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com