Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Sebut Program Sumur Air Kemenhan Bermula dari Instruksi Jokowi Usai Kunker ke Maluku

Kompas.com - 29/10/2023, 14:20 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Krisiandi

Tim Redaksi

BANYUMAS, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mengungkapkan awal mula Kementerian Pertahanan RI ikut membangun program sumur air untuk masyarakat.

Program itu dipicu saat Prabowo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Maluku Barat Daya, pada September 2022.

“Saya mendampingi Presiden Jokowi di Maluku Barat Daya. Waktu saya berkunjung, kita bertemu empat kepala desa, semuanya mengajukan kesulitan mereka kesulitan air,” kata Prabowo saat meresmikan sumur bor untuk eksplorasi sumber air di Desa Suro, Kecamatan Kalibagor, Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (29/10/2023).

Baca juga: Resmikan Sumur Bor di Banyumas, Prabowo Main Air Bareng Anak-anak

Setelah itu, Jokowi memerintahkan Prabowo untuk mengatasi kesulitan air tersebut.


Prabowo kemudian berkoordinasi dengan para pengajar Universitas Pertahanan (Unhan) RI yang memiliki keahlian di bidang air.

“Kebetulan saya jadi Menteri (Pertahanan), kita bikin fakultas teknik (di Unhan), kita punya beberapa pakar, ahli yang bidangnya adalah masalah air, dan kita punya teknologi mencari air dengan akurasi yang sangat baik,” kata Prabowo.

Baca juga: Menhan Prabowo Resmikan 31 Sumur Bor yang Dibangun Tim Unhan di Lombok Tengah

Rektor Unhan RI Letjen Jonni Mahroza mengatakan, sekarang sudah ada 57 titik sumber air yang ditemukan Kemenhan, tersebar di Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Sumatera, Pulau Moa, hingga Gunung Kidul.

“Dimanfaatkan lebih kurang 9.000 keluarga,” ujar Jonni.

Terbaru, Kemenhan meresmikan 16 titik sumur bor untuk eksplorasi sumber air di 5 kabupaten di Jawa Tengah yang bakal dimanfaatkan sekitar 3.000 keluarga, pada hari ini.

“Saya titip selalu jaga fasilitas yang sudah dibangun,” ujar Menhan Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com