Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kepala BKKBN: Stunting Jadi Momok bagi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045

Kompas.com - 28/10/2023, 12:24 WIB
Dwi NH,
Yohanes Enggar Harususilo

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo mengatakan, stunting menjadi momok bagi bangsa untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Sebab, kata dr Hasto, orang stunting memiliki pendapatan 20 persen lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak.

“Sehingga kalau kita ingin keluar dari middle income trap untuk menuju Indonesia Emas berat sekali, kalau (angka) stunting terlalu banyak,” ucap dr Hasto dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (28/10/2023).

Oleh karena itu, lanjutnya, pengukuran panjang badan penting dilakukan dan tidak hanya fokus pada berat badan saja, karena banyak orang gemuk ternyata menderita stunting.

Baca juga: Kementerian ESDM Minta Perusahaan Tambang Ikut Tangani Stunting

Pernyataan tersebut disampaikan dr Hasto saat menjadi narasumber pada kegiatan Konsolidasi Nasional Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) di Asrama Haji, Jakarta Timur (Jaktim), Jumat (27/10/2023).

Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan orang stunting memiliki ciri tubuh pendek.

“Orang yang mengandung terlalu muda, terlalu tua, dan kondisi anemia akan melahirkan bayi stunting dan bayi itu baru umur 40 tahun sudah central obes sehingga mudah terkena penyakit,” jelasnya.

Selain itu, permasalahan stunting juga muncul dari rendahnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, belum mapannya suatu keluarga, dan kekurangan gizi terutama protein hewani.

Baca juga: Ahli Gizi Sebut Anak Bisa Stunting karena Kekurangan Gizi Kronis di Masa Pertumbuhan

Dia juga mengungkapkan, anak-anak penerima ASI eksklusif masih di bawah 70 persen dan persentase keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar 57 persen.

“(Begitu juga) makanan bergizi, orang yang tinggal di daerah khusus ibu kota (DKI) masih jauh lebih banyak dibandingkan daerah pedesaan, jadi (mereka) tidak ada protein hewani. Jadi cegah stunting itu harus dengan protein hewani, telur atau lele," jelasnya.

Untuk permasalahan menyusui, lanjut dr Hasto, ia mengimbau para ibu agar memberikan ASI eksklusif kepada bayi mereka sesering mungkin selama enam bulan tanpa diberikan makanan yang lain.

"Sempurnakanlah menyusui sampai 24 bulan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), karena 96 persen bayi itu sudah menutup otaknya dan ini sudah diteliti di seluruh dunia, maka itulah pentingnya 1.000 HPK,” ucap dr Hasto.

Baca juga: Pentingnya Konsumsi Makanan Bergizi pada 1000 HPK Anak

Beberapa tantangan di daerah masing-masing

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum (Ketum) BKMT Syifa Fauzia mengatakan, ada beberapa tantangan dalam mengatasi stunting di daerah masing-masing di seluruh Indonesia.

Oleh karenanya, kata dia, BKMT siap bersinergi dengan pemerintah, khususnya BKKBN dan komponen lainnya untuk dapat mencari solusi bersama dalam menangani stunting.

“Di sini kita berbicara tentang bagaimana stunting dan gizi buruk serta ibu hamil. Saya sebetulnya sangat sedih jika melihat di berbagai daerah, stunting gizi buruk, terutama pada ibu hamil. (Hal) ini menjadi tantangan yang harus dijawab oleh BKMT kalau kita lebih meluaskan program selain berdakwah, kita juga bisa melihat masyarakat perempuan dan anak di sana. Apakah gizinya sudah terpenuhi?,” imbuh Syifa.

Baca juga: Percepatan Perbaikan Gizi Jadi Fokus Penurunan Stunting

Untuk itu, ia mengajak semua pihak terkait saling bersinergi dalam menangani persoalan stunting agar mampu ditekan, terutama pada anggota BKMT.

Kasus perceraian disebabkan toxic people

Sebelumnya, dr Hasto menyampaikan bahwa penyebab utama tingginya kasus perceraian karena faktor toxic people.

Ia mengungkapkan bahwa angka perceraian meningkat pesat sejak 2015. Pada 2021, jumlah keluarga yang bercerai mencapai 581.000 kasus, sedangkan jumlah pernikahan dalam kurun waktu satu tahun, yaitu 1,9 juta.

Baca juga: Hana Hanifah Ingin Perceraian dengan Randy Cepat Selesai

"Saat ini, (angka) perceraian tinggi karena banyak keluarga keluarga asalnya adalah orang toxic bertemu orang waras, orang waras bertemu orang toxic atau orang toxic bertemu orang toxic akhirnya kelahi terus dan terjadilah perceraian,” kata dr Hasto.

Menurutnya, dalam mendidik keluarga cukup dilakukan dengan asah, asih, dan asuh.

"Asah diajari ilmu agama yang baik, asih dikasihani dengan sebaik-baiknya, asuh diimunisasi kemudian diberikan perlindungan yang baik," ucap dr Hasto dalam paparan terkait tema keluarga.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembangunan keluarga adalah pondasi utama tercapainya kemajuan bangsa.

Baca juga: Manfaat AI untuk Kemajuan Bisnis, Dorong Produktivitas hingga Laba

Dia mendefinisikan pembangunan keluarga bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan hidup dalam lingkungan yang sehat.

“Hal itu harus bisa diwujudkan dengan tujuan meningkatkan kualitas keluarga agar dapat hidup dengan rasa yang aman,” imbuhnya.

Dr Hasto menyebut terdapat banyak cara dalam meningkatkan kualitas keluarga, termasuk membuat kebijakan membangun ketahanan keluarga.

Baca juga: Anies Sindir Pihak yang Lebih Pentingkan Keluarga daripada Bangsa

Ia mengatakan bahwa Indonesia Emas 2045 menjadi tantangan serius bagi bangsa karena ada batu loncatan.

“Pada 2030 harus bisa dilampaui dengan baik, tidak ada kelaparan, tidak ada kemiskinan ekstrem, dan stunting seharusnya sudah turun jauh, serta pendidikan juga harus bagus,” tutur dr Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com