Kepala BKKBN: Stunting Jadi Momok bagi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045

KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo mengatakan, stunting menjadi momok bagi bangsa untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Sebab, kata dr Hasto, orang stunting memiliki pendapatan 20 persen lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak.

“Sehingga kalau kita ingin keluar dari middle income trap untuk menuju Indonesia Emas berat sekali, kalau (angka) stunting terlalu banyak,” ucap dr Hasto dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (28/10/2023).

Oleh karena itu, lanjutnya, pengukuran panjang badan penting dilakukan dan tidak hanya fokus pada berat badan saja, karena banyak orang gemuk ternyata menderita stunting.

Pernyataan tersebut disampaikan dr Hasto saat menjadi narasumber pada kegiatan Konsolidasi Nasional Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) di Asrama Haji, Jakarta Timur (Jaktim), Jumat (27/10/2023).

Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan orang stunting memiliki ciri tubuh pendek.

“Orang yang mengandung terlalu muda, terlalu tua, dan kondisi anemia akan melahirkan bayi stunting dan bayi itu baru umur 40 tahun sudah central obes sehingga mudah terkena penyakit,” jelasnya.

Selain itu, permasalahan stunting juga muncul dari rendahnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, belum mapannya suatu keluarga, dan kekurangan gizi terutama protein hewani.

Dia juga mengungkapkan, anak-anak penerima ASI eksklusif masih di bawah 70 persen dan persentase keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar 57 persen.

“(Begitu juga) makanan bergizi, orang yang tinggal di daerah khusus ibu kota (DKI) masih jauh lebih banyak dibandingkan daerah pedesaan, jadi (mereka) tidak ada protein hewani. Jadi cegah stunting itu harus dengan protein hewani, telur atau lele," jelasnya.

Untuk permasalahan menyusui, lanjut dr Hasto, ia mengimbau para ibu agar memberikan ASI eksklusif kepada bayi mereka sesering mungkin selama enam bulan tanpa diberikan makanan yang lain.

"Sempurnakanlah menyusui sampai 24 bulan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), karena 96 persen bayi itu sudah menutup otaknya dan ini sudah diteliti di seluruh dunia, maka itulah pentingnya 1.000 HPK,” ucap dr Hasto.

Beberapa tantangan di daerah masing-masing

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum (Ketum) BKMT Syifa Fauzia mengatakan, ada beberapa tantangan dalam mengatasi stunting di daerah masing-masing di seluruh Indonesia.

Oleh karenanya, kata dia, BKMT siap bersinergi dengan pemerintah, khususnya BKKBN dan komponen lainnya untuk dapat mencari solusi bersama dalam menangani stunting.

“Di sini kita berbicara tentang bagaimana stunting dan gizi buruk serta ibu hamil. Saya sebetulnya sangat sedih jika melihat di berbagai daerah, stunting gizi buruk, terutama pada ibu hamil. (Hal) ini menjadi tantangan yang harus dijawab oleh BKMT kalau kita lebih meluaskan program selain berdakwah, kita juga bisa melihat masyarakat perempuan dan anak di sana. Apakah gizinya sudah terpenuhi?,” imbuh Syifa.

Untuk itu, ia mengajak semua pihak terkait saling bersinergi dalam menangani persoalan stunting agar mampu ditekan, terutama pada anggota BKMT.

Kasus perceraian disebabkan toxic people

Sebelumnya, dr Hasto menyampaikan bahwa penyebab utama tingginya kasus perceraian karena faktor toxic people.

Ia mengungkapkan bahwa angka perceraian meningkat pesat sejak 2015. Pada 2021, jumlah keluarga yang bercerai mencapai 581.000 kasus, sedangkan jumlah pernikahan dalam kurun waktu satu tahun, yaitu 1,9 juta.

"Saat ini, (angka) perceraian tinggi karena banyak keluarga keluarga asalnya adalah orang toxic bertemu orang waras, orang waras bertemu orang toxic atau orang toxic bertemu orang toxic akhirnya kelahi terus dan terjadilah perceraian,” kata dr Hasto.

Menurutnya, dalam mendidik keluarga cukup dilakukan dengan asah, asih, dan asuh.

"Asah diajari ilmu agama yang baik, asih dikasihani dengan sebaik-baiknya, asuh diimunisasi kemudian diberikan perlindungan yang baik," ucap dr Hasto dalam paparan terkait tema keluarga.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembangunan keluarga adalah pondasi utama tercapainya kemajuan bangsa.

Dia mendefinisikan pembangunan keluarga bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan hidup dalam lingkungan yang sehat.

“Hal itu harus bisa diwujudkan dengan tujuan meningkatkan kualitas keluarga agar dapat hidup dengan rasa yang aman,” imbuhnya.

Dr Hasto menyebut terdapat banyak cara dalam meningkatkan kualitas keluarga, termasuk membuat kebijakan membangun ketahanan keluarga.

Ia mengatakan bahwa Indonesia Emas 2045 menjadi tantangan serius bagi bangsa karena ada batu loncatan.

“Pada 2030 harus bisa dilampaui dengan baik, tidak ada kelaparan, tidak ada kemiskinan ekstrem, dan stunting seharusnya sudah turun jauh, serta pendidikan juga harus bagus,” tutur dr Hasto.