Megawati Bisa Anggap Jokowi Berkhianat karena Gibran Jadi Cawapres Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan keluarga Presiden Joko Widodo diprediksi memanas.

Sebab, putra sulung Jokowi yang juga kader PDI-P, Gibran Rakabuming Raka, dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, manuver Gibran itu bisa dianggap sebagai bentuk pengkhianatan.

“PDI-P untuk kesekian kalinya merasa dinafikan, dilangkahi, atau bahwa dikhianati oleh pilihan langkah politik keluarga Jokowi,” kata Umam kepada Kompas.com, Senin (23/10/2023).

Baca juga: Jokowi Klaim Hubungan dengan Megawati Baik meski Gibran Ditunjuk Jadi Cawapres Prabowo

Namun, PDI-P dinilai masih gamang dalam menyikapi manuver Gibran. Sehingga, sampai saat ini Wali Kota Surakarta itu belum juga dipecat dari keanggotaan partai banteng.

Megawati sedianya telah mewanti-wanti jajarannya untuk tak melakukan manuver politik. Katanya, kader yang bermanuver harus angkat kaki.

Merujuk langkah cepat partai banteng dalam memecat sejumlah kader yang dianggap membelot seperti Budiman Sudjatmiko dan Murad Ismail, kata Umam, seharusnya, tak butuh waktu lama buat PDI-P mendepak Gibran.

Namun, Umam menduga, PDI-P masih ragu memecat Gibran karena hal itu akan berdampak pada hubungan baik dengan keluarga besar Jokowi, sosok yang turut melambungkan partai.

“Sikap tegas PDI-P terhadap Gibran dan Jokowi berpotensi berimbas langsung pada positioning dukungan politik PDI-P pada pemerintahan Jokowi,” ujarnya.

Baca juga: Jokowi Senyum dan Mengangguk Saat Ditanya Peluang Demokrat Masuk Kabinet

Jika konsisten pada aturan dan konstitusi partai, lanjut Umam, PDI-P tidak perlu menunggu surat pengunduran diri dari Gibran yang jelas-jelas tidak loyal terhadap sikap dan keputusan partai.

Bahkan, mengingat manuver Gibran mungkin melibatkan cawe-cawe Jokowi, terbuka pula peluang buat PDI-P untuk mengevaluasi status Jokowi sebagai kader.

Menurutnya, salah satu langkah paling ekstrem yang bisa diambil Megawati sebagai bentuk protes ialah mencabut dukungan politik dari pemerintahan Jokowi dan melepaskan semua jabatan posisi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

“Namun sebaliknya, jika PDI-P ternyata bersikap lunak pada langkah politik Gibran dan Jokowi, maka PDI-P bisa dituding tebang pilih, gamang atau tidak siap untuk berhadap-hadapan dengan kekuasaan yang saat ini masih dikendalikan oleh tangan Jokowi,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebelumnya, bakal capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, mengumumkan nama Gibran sebagai bakal cawapres pendampingnya untuk Pemilu 2024.

Nama Gibran diumumkan usai para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju menggelar rapat di kediaman Prabowo, Minggu (22/10/2023). Namun, Gibran tak hadir dalam deklarasi itu.

"Baru saja Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari delapan partai politik, yang dihadiri lengkap oleh ketum masing-masing dan sekjen masing-masing kita telah berembug secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden," ujar Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Minggu malam.

Baca juga: Ditanya soal Dinasti Politik, Jokowi: Yang Memilih Itu Rakyat

Meski Gibran tak hadir di acara deklarasi, Gerindra mengeklaim politikus PDI-P itu telah menerima pinangan menjadi cawapres Prabowo.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, segala persyaratan untuk Gibran menjadi cawapres Prabowo sudah disiapkan. Keduanya bakal mendaftar sebagai capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 25 Oktober 2023 mendatang.

“Iyalah, persyaratan sudah siap," ujar Dasco saat ditemui di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023).