Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut ERP Solusi Tutupi Kerugian MRT dan LRT

Kompas.com - 24/10/2023, 13:24 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, kebijakan electronic road pricing (ERP) merupakan solusi untuk menutupi kerugian dari operasional mass rapid transit (MRT) dan light rapid transit (LRT).

Jokowi menuturkan, pemerintah harus memutar otak untuk menutupi kerugian dua moda transportasi umum yang merupakan bagian dari pelayanan publik itu.

"Menutup kerugian itu dari sebelah mana, dari anggaran apa, dari income apa, dari penerimaan apa itu yang harus dicari. Akhirnya ketemu ditutup dari ERP, ditutup dari electronic road pricing," kata Jokowi dalam acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota GBK, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Baca juga: Atasi Polusi Udara di Jakarta, ERP Perlu Segera Diterapkan

Jokowi mengakui bahwa perhitungan untung dan rugi merupakan hambatan dalam membangun moda transportasi massa di Indonesia.

Jokowi mencontohkan, pembangunan MRT di Jakarta sudah menjadi wacana selama 26 tahun karena selalu terbentur dengan kalkulasi keuntungan yang bakal didapat.

"26 tahun rencana itu ada, tapi tidak dieksekusi. Memang ada problemnya dikalkulasi, dihitung, selalu rugi. Kesimpulan rugi, enggak berani meneruskan. Hitung lagi, kesimpulan rugi," kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi berpendapat, keputusan untuk membangun MRT merupakan sebuah keputusan politik, bukan keputusan perusahaan yang mempertimbangkan untung-rugi.

"Ketemu (solusinya ERP), ya sudah diputuskan dan itu saya putuskan dan itu adalah keputusan politik," kata dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menegaskan bahwa pelayanan bagi publik semestinya tidak perlu mempertimbangkan masalah untung dan rugi.

Baca juga: Demo Tolak ERP, Mahasiswa: Jalan Berbayar Tak Relevan!

Oleh karena itu, ia menilai tak ada yang salah dari suntikan anggaran negara maupun daerah senilai ratusan miliar Rupiah untuk operasional MRT.

"Bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp 800 miliar itu adalah memang kewajiban, karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi," kata Jokowi.

Meski disebut sebagai solusi menutup kerugian MRT dan LRT, kebijakan ERP sesungguhnya belum juga berlaku di Jakarta.

Pada Januari 2023, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah (raperda) terkait kebijakan ERP masih dibahas bersama DPRD DKI Jakarta.

ERP kan sekarang masih dalam proses di DPRD, raperda namanya. Itu masih ada beberapa tahapan. Nanti dibahas di DPRD, diolah sesuai dengan kewenangannya masing-masing," ucapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2023).

Namun demikian, Heru menargetkan raperda tersebut dapat rampung pada 2023.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com