Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Klaim Hubungan dengan Megawati Baik meski Gibran Ditunjuk Jadi Cawapres Prabowo

Kompas.com - 24/10/2023, 11:46 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeklaim hubungannya dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri baik-baik saja meski putra sulungnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, ditetapkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

"(Hubungan dengan Megawati) Baik-baik saja," kata Jokowi di Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Namun, Jokowi tidak menjawab ketika awak media bertanya apakah ia sudah bertemu dengan Megawati usai Gibran menjadi bakal cawapres Prabowo atau belum.

Hubungan antara Jokowi dan PDI-P sempat diisukan merenggang setelah Gibran ditetapkan menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo.

Baca juga: Ditanya soal Dinasti Politik, Jokowi: Yang Memilih itu Rakyat

Pasalnya, PDI-P sudah menetapkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan bakal capres-cawapres.

Artinya, Gibran yang masih berstatus sebagai kader PDI-P kemungkinan besar bakal menjadi pesaing pasangan calon yang diusung oleh partai berlambang banteng itu.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani Puan juga membantah kabar ada ketegangan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Jokowi.

Baca juga: Prabowo Ingin Menghadap Megawati Usai Umumkan Gibran Sebagai Cawapresnya

Menurut dia, Megawati masih menganggap Jokowi sebagai kader terbaik PDI-P yang bisa memimpin bangsa dan negara.

"Saya ingatkan kasih ibu itu sepanjang masa, Ibu Mega sangat sayang dalam artian sayang sebagai kader terbaik. Jadi Ibu Mega berharap apa pun yang dilakukan Pak Jokowi sebagai kader PDI-P adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara," kata Puan pada 22 Oktober 2023.

Ketua DPR RI ini juga menilai tidak ada yang salah terhadap pernyataan Jokowi yang merestui Gibran maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Ya pastinya kalau seorang bapak akan mendukung anaknya, yang terbaik untuk anaknya," ujar Puan.

Baca juga: Ketika Dinasti Jokowi Meninggalkan Megawati

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com