Politik Dinasti Memunggungi Semangat Republik

Politik dinasti sempat teredam oleh UU Nomor 8 Tahun 2015 pasal 7 huruf r yang melarang calon kepala daerah punya konflik kepentingan dengan petahana. Sayang, beleid ini dibatalkan oleh MK karena alasan perlakuan diskriminatif.

Setidaknya, sejak Pilkada dimulai hingga 2012, ada 60 politik dinasti yang muncul di berbagai daerah di Indonesia (Kompas, 2013).

Sementara Yoes C Kenawas dalam The Rise of Political Dynasties in a Democratic Society menyebutkan, ada 202 kandidat kepala daerah dalam Pilkada 2015-2018 yang terafiliasi dinasti politik. Lebih dari setengahnya atau 117 kandidat menjadi pemenang.

Pada Pilkada 2020, ada 158 calon yang memiliki pertalian dengan politisi yang lebih dulu berkibar (Yoes C. Kenawas, VOA Indonesia, 16/12/2020).

Termasuk dua kerabat Presiden Joko Widodo, yakni sang anak Gibran Rakabuming di Solo dan sang menantu Bobby Nasution di Medan.

Namun, semua itu hanyalah persoalan di hilir. Di hulu, parpol sebagai pencetak politisi yang akan mengisi jabatan politik juga terbelenggu oleh politik dinasti.

Ada parpol yang jabatan Ketua Umumnya diwariskan dari bapak ke anak layaknya kerajaan-kerajaan masa lampau. Sementara pada parpol lain, sanak-saudara dari pimpinan partai mengisi jabatan-jabatan penting di partai.

Beberapa penyebab

Politik dinasti lahir dari hasrat politik yang menghendaki kekuasaan tanpa ujung. Kalaupun harus berakhir, entah karena faktor usia atau mangkat, kekuasaan harus terwariskan pada anak-istri.

Hasrat politik semacam itu pernah tumbuh subur di masa feodalisme dan kekuasaan yang terperangkap dalam patrimonialisme.

Masalahnya kini, meskipun struktur dan basis sosial yang menghidupinya sudah terbabat habis oleh perkembangan kapitalisme, mental feodal masih menyisa dan tertanam dalam mental politisi dan birokrat di Indonesia.

Koentjaraningrat (1991) pernah menulis, mentalitas feodal menghambat lahirnya semangat berdemokrasi yang benar. Mentalitas itu yang membabat setiap benih berdemokrasi dalam tubuh organisasi, termasuk partai.

Kedua, politik dinasti juga menguatkan oligarki politik, yang menempatkan perebutan jabatan publik atau kekuasaan untuk mengakumulasi kekayaan, menjadi penghampar karpet merah bagi politik dinasti.

Dalam politik yang oligarkis, sumber daya dan kekayaan meterial terkonsentrasi di tangan segelintir orang.

Dalam politik yang berbiaya tinggi, sumber daya dan kekayaan material menjadi senjata paling ampuh untuk memenangi kontestasi politik. Apalagi, Indonesia adalah negara dengan tingkat politik uang nomor tiga tertinggi di dunia, hanya di bawah Uganda dan Benin (Burhanuddin Muhtadi, 2019).

Selain itu, politik dinasti juga menjadi mekanisme politik bagi para oligark untuk mereproduksi kekuasaannya. Intinya, kekayaan dan kekuasaan harus berjalan beriringan, dan itu tidak boleh keluar dari lingkaran keluarga.