Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[GELITIK NASIONAL] Gibran yang Jadi Rebutan sampai Skandal Korupsi Syahrul Yasin Limpo

Kompas.com - 16/10/2023, 07:11 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Selamat pagi sahabat Kompas.com, berjumpa kembali dengan artikel Gelitik Nasional yang mengawali pekan ini.

Pada hari ini, Senin (16/10/2023), kami akan mengulas sejumlah peristiwa nasional pada pekan lalu yang menjadi sorotan utama pemberitaan.

Sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendominasi pemberitaan politik pada sepekan lalu.

Gibran yang merupakan Anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) seolah menjadi rebutan antara kubu pengusung bakal capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Sejak pekan lalu dilaporkan terdapat sejumlah pihak yang menyuarakan Gibran layak menjadi bakal cawapres Prabowo. Dorongan itu disampaikan sebelum pembacaan putusan gugatan uji materi batas minimum usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini.

Baca juga: MK Diuji di Putusan Gugatan Usia Capres-Cawapres, Akankah Beri Karpet Merah Gibran?

Saat ini Gibran merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusung Ganjar. PDI-P tentu juga tak mau Gibran "disabet" oleh Prabowo menjelang Pilpres 2024.

Kedua belah pihak dinilai sangat memahami dampak elektoral atas keberadaan Gibran. Sebab Gibran secara tidak langsung bakal menjadi simbol pewaris dukungan politik dari sang ayah, yakni para pemilih dan relawan Jokowi.

Maka dari itu baik Ganjar dan Prabowo kemungkinan bakal memperebutkan Gibran karena dampak politik tidak hanya buat perolehan suara di Pilpres tetapi juga terhadap partai politik yang mengusung di Pemilu.

Baik Prabowo dan Ganjar sama-sama belum mengumumkan siapa bakal cawapres yang akan mereka pilih menjelang Pilpres 2024. Diperkirakan kedua kubu masih menunggu putusan MK menjelang pendaftaran capres-cawapres pada pekan ini di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: Soroti Hubungan Keluarga Ketua MK dan Gibran, Gugatan Usia Capres-Cawapres Dinilai Ada Benturan Kepentingan

Akan tetapi, saat ini terdapat syarat yang menghambat Gibran buat bersaing dalam ajang Pilpres 2024. Syarat itu adalah batas usia minimum capres-cawapres yakni 40 tahun.

Sejumlah pihak, termasuk kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi, mengajukan gugatan uji materi supaya batas usia minimum capres-cawapres dikembalikan ke 35 tahun.

Di sisi lain, muncul kekhawatiran terjadinya dinasti politik jika MK meloloskan uji materi terkait batas usia minimum capres-cawapres itu.

Akan tetapi, Presiden Jokowi nampaknya tidak terlampau khawatir terhadap anggapan masyarakat soal melanggengkan dinasti politik, jika MK menerima uji materi itu dan Gibran bisa melenggang di Pilpres.

Baca juga: Prabowo Berpeluang Gandeng Gibran, Anies: Harus Siap Lawan Siapapun

 

Kemelut korupsi Syahrul Yasin Limpo

Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo memasuki ruang konferensi pers Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (13/10/2023). Syahrul merupakan tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo memasuki ruang konferensi pers Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (13/10/2023). Syahrul merupakan tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Persoalan lain yang menjadi sorotan pemberitaan pekan lalu adalah soal kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Halaman:


Terkini Lainnya

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Nasional
Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Nasional
Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Nasional
Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Nasional
JK Sampaikan Duka Cita Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

JK Sampaikan Duka Cita Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

Nasional
PKS: Kami Berharap Pak Anies Akan Dukung Kader PKS Sebagai Cagub DKJ

PKS: Kami Berharap Pak Anies Akan Dukung Kader PKS Sebagai Cagub DKJ

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com