Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Kompas.com - 21/05/2024, 15:11 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

PADANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, saat ini baru ada 2 sabo dam atau bangunan penahan banjir lahar dingin di sepanjang jalur aliran lahar dingin Gunung Marapi, Sumatera Barat.

Padahal, kata Jokowi, setidaknya perlu ada 56 sabo dam untuk mengatasi persoalan banjir bandang lahar dingin di Sumatera Barat.

"Untuk urusan lahar dingin betul ini memang setelah dihitung oleh Kementerian PUPR dibutuhkan sabo dam (sebanyak) 56. Yang sekarang baru ada dua. Sehingga diperlukan tambahan lagi yang banyak," ujar Jokowi di posko pengungsian Batu Taba, Agam, Sumatera Barat, Selasa (23/5/2024).

Baca juga: Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Jokowi lantas memerintahkan anak buahnya untuk segera membangun sabo dam di beberapa titik yang krusial. Ia ingin pembangunan itu dimulai pada tahun ini.

"Ada enam segera harus dimulai. Tadi saya sudah perintahkan Pak Dirjen, nanti akan saya perintah ke Menteri PUPR," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga mengevaluasi soal 14 orang korban banjir lahar dingin yang hingga kini belum ditemukan.

"Mengenai evakuasi, mengenai yang belum ketemu, korban yang belum ketemu agar diupayakan," kata Jokowi.

Sementara itu, ia meminta agar santunan bagi korban yang meninggal dunia mesti segera disalurkan, begitu pula dengan bantuan bagi masyarakat yang rumahnya rusak.

Adapun besaran santunan korban meninggal dunia akibat bencana banjir lahar dingin di Sumatera Barat sebesar Rp 15 juta per orang.

Baca juga: Lokasi Pencarian Korban Banjir Lahar Dingin Sumbar Diperluas

Sementara itu, besaran santunan rumah rusak berat Rp 60 juta, rumah rusak sedang Rp 30 juta dan rumah rusak ringan Rp 15 juta.

Santunan untuk korban meninggal dunia diberikan lewat Kementerian Sosial dan santunan perbaikan rumah diberikan lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sebelumnya, banjir bandang lahar dingin melanda wilayah Sumatra Barat pada 11 Mei lalu, dipicu hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu Gunung Marapi.

Empat kabupaten terdampak cukup parah akibat kejadian ini antara lain Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Panjang, dan Kabupaten Padang Pariaman.

Akibat bencana ini tercatat ada 61 orang meninggal dunia dan 14 orang masih berstatus hilang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Nasional
PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah jika PDI-P Usung Anies pada Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah jika PDI-P Usung Anies pada Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com