Soal Konflik Israel-Hamas, Hasto Tegaskan PDI-P Dukung Sikap Pemerintah RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan, PDI-P mendukung sepenuhnya sikap pemerintah Indonesia terkait konflik antara Hamas dengan Israel.

Hal ini dikatakan Hasto usai bertemu Dubes Palestina Zuhair Al Shun di Kedubes Palestina, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2023).

Kedatangannya untuk mengetahui situasi terkini dan menyampaikan sikap pemerintah yang tidak berubah terhadap Palestina sesuai dengan konstitusi.

"Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan sikap tegasnya menyerukan agar konflik yang terjadi, eskalasinya tidak semakin luas, tidak membawa korban atau rakyat yang tidak berdosa (menjadi korban). Tentu saja sikap dari pemerintah Indonesia mendapat dukungan sepenuhnya dari PDIP," kata Hasto, Selasa.

Baca juga: Iran Tegaskan Tidak Pernah Membantu Hamas Menyerang Israel

Hasto menyatakan, Presiden pertama RI Soekarno dan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri memiliki hubungan batin secara khusus dan sangat kuat dengan Palestina.

Di dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) misalnya, Indonesia juga memperjuangkan kepentingan nasional terkait Palestina, yang mendapat dukungan dari negara-negara Timur Tengah.

"Dan ini mendapatkan dukungan dari negara Timur Tengah dalam manifesto politiknya, menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dalam pengertian yang seluas-luasnya," tutur Hasto.

Lebih lanjut Hasto menjelaskan, Megawati juga sempat menyatakan dalam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bahwa seluruh resolusi PBB terkait konflik Israel dan Palestina harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Baca juga: AS Tak Berniat Kirim Pasukan ke Israel, tetapi Akan Melakukan Ini...

Tujuannya, agar tidak ada lagi beragam pelanggaran kemanusiaan.

"Untuk itu kami datang untuk juga mendengarkan dari Bapak Duta Besar Zuhair Al Shun terkait update situasi saat ini. Dan menegaskan bahwa sikap kami tidak berubah karena muncul dari satu kesadaran sesuai prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi kita," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Luar Negeri telah menyatakan sikap terkait konflik memanas di Israel dan Palestina. Indonesia menyatakan sangat prihatin dengan meningkatnya eskalasi konflik antara Palestina-Israel.

Indonesia juga mendesak agar tindakan kekerasan dihentikan untuk menghindari bertambahnya korban manusia.

"Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus diselesaikan, sesuai parameter yang sudah disepakati PBB," kata Kemenlu dalam keterangannya.

Baca juga: Militer Israel Sebut Sekitar 1.500 Jasad Pasukan Hamas Ditemukan di Israel

Sementara itu, Juru Bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal menyatakan fokus pemerintah Indonesia saat ini adalah situasi kemanusiaan, khususnya mendorong upaya menghentikan eskalasi kekerasan dan menghindari jatuhnya lebih banyak korban sipil.

Iqbal menyatakan, Menlu RI Retno L. P. Marsudi terus berkomunikasi dengan sejumlah negara dan organisasi internasional untuk mengupayakan penghentian kekerasan.

Pada tanggal 9 Oktober lalu, Menlu juga membahas hal ini dengan Menlu Brazil yang sedang menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB.

Terkait dengan kondisi WNI, pemerintah Indonesia telah menyusun rencana kontigensi evakuasi WNI dengan beberapa skenario situasi.

"Saat ini Pemerintah, melalui KBRI Amman, KBRI Beirut dan KBRI Kairo sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengevakuasi WNI yang berada di wilayah Palestina, khususnya 10 orang WNI yang berada di Jalur Gaza," jelas Iqbal.

Tercatat hingga Senin (9/10/2023), jumlah korban tewas akibat konflik Israel dan Hamas di Jalur Gaza mencapai 1.500 jiwa.

Kementerian Kesehatan Palestina menyebut korban tewas dari pihaknya mencapai 687 orang, sementara 3.727 lainnya mengalami luka-luka.

Di sisi lain, Pemerintah Israel mengeklaim korban tewas melonjak hingga lebih dari 800 orang. Sementara PBB menyebut sebanyak lebih dari 123.000 orang harus mengungsi akibat konflik ini.