Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Konflik Israel-Hamas, Hasto Tegaskan PDI-P Dukung Sikap Pemerintah RI

Kompas.com - 10/10/2023, 15:05 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan, PDI-P mendukung sepenuhnya sikap pemerintah Indonesia terkait konflik antara Hamas dengan Israel.

Hal ini dikatakan Hasto usai bertemu Dubes Palestina Zuhair Al Shun di Kedubes Palestina, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2023).

Kedatangannya untuk mengetahui situasi terkini dan menyampaikan sikap pemerintah yang tidak berubah terhadap Palestina sesuai dengan konstitusi.

"Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan sikap tegasnya menyerukan agar konflik yang terjadi, eskalasinya tidak semakin luas, tidak membawa korban atau rakyat yang tidak berdosa (menjadi korban). Tentu saja sikap dari pemerintah Indonesia mendapat dukungan sepenuhnya dari PDIP," kata Hasto, Selasa.

Baca juga: Iran Tegaskan Tidak Pernah Membantu Hamas Menyerang Israel

Hasto menyatakan, Presiden pertama RI Soekarno dan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri memiliki hubungan batin secara khusus dan sangat kuat dengan Palestina.

Di dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) misalnya, Indonesia juga memperjuangkan kepentingan nasional terkait Palestina, yang mendapat dukungan dari negara-negara Timur Tengah.

"Dan ini mendapatkan dukungan dari negara Timur Tengah dalam manifesto politiknya, menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dalam pengertian yang seluas-luasnya," tutur Hasto.

Lebih lanjut Hasto menjelaskan, Megawati juga sempat menyatakan dalam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bahwa seluruh resolusi PBB terkait konflik Israel dan Palestina harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Baca juga: AS Tak Berniat Kirim Pasukan ke Israel, tetapi Akan Melakukan Ini...

Tujuannya, agar tidak ada lagi beragam pelanggaran kemanusiaan.

"Untuk itu kami datang untuk juga mendengarkan dari Bapak Duta Besar Zuhair Al Shun terkait update situasi saat ini. Dan menegaskan bahwa sikap kami tidak berubah karena muncul dari satu kesadaran sesuai prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi kita," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Luar Negeri telah menyatakan sikap terkait konflik memanas di Israel dan Palestina. Indonesia menyatakan sangat prihatin dengan meningkatnya eskalasi konflik antara Palestina-Israel.

Indonesia juga mendesak agar tindakan kekerasan dihentikan untuk menghindari bertambahnya korban manusia.

"Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus diselesaikan, sesuai parameter yang sudah disepakati PBB," kata Kemenlu dalam keterangannya.

Baca juga: Militer Israel Sebut Sekitar 1.500 Jasad Pasukan Hamas Ditemukan di Israel

Sementara itu, Juru Bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal menyatakan fokus pemerintah Indonesia saat ini adalah situasi kemanusiaan, khususnya mendorong upaya menghentikan eskalasi kekerasan dan menghindari jatuhnya lebih banyak korban sipil.

Iqbal menyatakan, Menlu RI Retno L. P. Marsudi terus berkomunikasi dengan sejumlah negara dan organisasi internasional untuk mengupayakan penghentian kekerasan.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com