Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disowani Puan hingga Anies, JK Dinilai Punya Pengaruh Politik Besar

Kompas.com - 09/10/2023, 14:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi, menilai, politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) punya pengaruh besar di tubuh partai beringin.

Tak heran, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu kerap disowani elite politik, mulai dari bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan, bakal calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar, hingga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.

“JK punya magnitude politik besar di tubuh Golkar, pernah menjadi Ketua Umum Golkar, bahkan dua kali menjadi wakil presiden selain pengusaha besar,” kata Ari kepada Kompas.com, Senin (9/10/2023).

Tak hanya di internal Golkar, kata Ari, JK juga punya pengaruh besar di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan, tempat kelahirannya.

“Setidaknya ada bagian suara Golkar yang berpotensi diambil JK. Keterwakilan etnis Bugis dan Makassar serta Sulsel dan Indonesia Timur dimiliki oleh JK,” ujarnya.

Baca juga: Kehangatan JK-Puan, Isu Golkar Putar Haluan, dan Keyakinan Gerindra...

Ari pun menilai, hangatnya pertemuan JK dengan Puan Maharani beberapa waktu lalu membuka peluang kerja sama politik antara Golkar dengan PDI-P.

Golkar dinilai berpotensi meninggalkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung pencalonan presiden Prabowo Subianto, dan berpaling ke koalisi PDI-P yang mengusung bakal capres Ganjar Pranowo.

Sebagai partai besar yang selalu aktif terlibat dalam pemerintahan, menurut Ari, Golkar tidak ingin diperlakukan sebagai aksesoris politik di koalisi. Golkar dianggap ingin mencari mitra koalisi yang sepadan.

Sementara, di internal Koalisi Indonesia Maju, skenario arah politik kabarnya disusun Prabowo bersama Presiden Joko Widodo. Dengan situasi demikian, partai beringin tak punya andil besar.

Baca juga: JK Sebut Anies Punya Kriteria dan Rekam Jejak Bagus untuk Jadi Capres

“Justru jika Golkar hanya menjadi penonton di KIM, akan menurunkan derajat kepartaiannya sebagai parpol besar,” kata Ari.

Sebenarnya, lanjut Ari, Golkar tak menargetkan kursi cawapres sebagai harga mati dukungan di koalisi. Sebab, Golkar sadar bahwa ketua umum mereka, Airlangga Hartarto, elektabilitasnya belum seberapa.

Namun, buat partai beringin, paling penting adalah ruang kompromi politik yang lebih besar dan bukan hanya jadi “pajangan”.

“Golkar pasti memahami gejolak elektabilitas semua capres masih bersifat semu dan sepanjang belum dilakukan pendaftaran capres-cawapres, Golkar berhak banting setir sesuai dengan opportunity (kesempatan) politik terbaik,” tutur dosen Universitas Indonesia itu.

Sebelumnya diberitakan, Puan bertandang ke kediaman Jusuf Kalla di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (4/10/2023). Keduanya santap siang bersama dan berbincang selama kurang lebih 2 jam.

Yang menarik, saat berkunjung ke kediaman Kalla, Puan mengenakan baju batik dengan corak kuning, warna khas partai beringin. Ketua DPR RI itu pun mengaku tak masalah jika baju yang ia pakai dipersepsikan sebagai rayuan mengajak Golkar bergabung ke koalisi PDI-P untuk Pemilu 2024.

Halaman:


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com