Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Buka Peluang Gabung ke Kabinet Jokowi

Kompas.com - 06/10/2023, 17:55 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, terbuka peluang untuk pihaknya bergabung ke Kabinet Indonesia Maju.

Meski begitu, ia mengklaim pembicaraan itu belum dibahas di internal Demokrat.

“Ya kalau soal kemungkinan sih ada saja. Tapi sekarang kan sisa satu tahun. Tapi semua tergantung majelis tinggi,” ujar Syarief pada Kompas.com, Jumat (6/10/2023).

Ia kemudian mengaku tak tahu apakah ada tawaran kursi menteri yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat keduanya bertemu.

Baca juga: Ditanya soal Kemungkinan Demokrat Masuk Kabinet, Jokowi: Rahasia

Syarief mengatakan, yang mengetahui informasi tersebut hanya Jokowi dan SBY.

“Saya enggak tahu kalau soal apakah ada tawaran atau tidak,” katanya.

Namun, Syarief hanya meminta publik menunggu ketika ditanya kemungkinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi salah satu menteri Kabinet Indonesia Maju.

“Mudah-mudahan saja, ya enggak tahu, tergantung (keputusan) majelis tinggi,” ujarnya.

Baca juga: Sinyal Penolakan PDI-P dan PPP soal Isu Reshuffle Terkait Bergabungnya Demokrat

Diketahui wacana kocok ulang kabinet muncul setelah Syahrul Yasin Limpo memutuskan mengundurkan diri dari kabinet Jokowi pada 5 Oktober 2023.

Jokowi pun tidak mengangkat menteri baru, tapi mengisi ruang itu dengan menunjuk pelaksana tugas (Plt) yakni Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

Sebelumnya, Jokowi dan SBY sudah berbincang empat mata di Istana Kepresidenan Bogor pada 2 Oktober 2023.

Jokowi mengatakan, dirinya dan SBY sempat membahas soal pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Belum diketahui detail pembicaraan keduanya. Tetapi, pasti pertemuan terjadi setelah Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang berisi partai politik (parpol) koalisi pemerintah dan mengusung Prabowo sebagai bakal calon presiden (capres).

Baca juga: Ditanya Peluang Demokrat Gabung, PDI-P Sebut Kerja Sama dengan Partai Pengusung Ganjar Sudah Baik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Nasional
Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Nasional
Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com