Sinyal Penolakan PDI-P dan PPP soal Isu "Reshuffle" Terkait Bergabungnya Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu bergabungnya Partai Demokrat ke dalam jajaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya ditanggapi dengan dingin oleh PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, reshuffle atau perombakan kabinet saat ini kurang kondusif untuk dilakukan.

"Reshuffle dalam situasi sekarang, ya tentu saja kurang kondusif. Kecuali, kecuali, ada menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalangan tetap, itu reshuffle dapat dilakukan," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Hasto beralasan, semua partai politik tengah bersiap menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, di mana pendaftaran calon presiden dan wakil presiden akan dilakukan dalam dua pekan ke depan.

Baca juga: Demokrat Sebut Belum Ada Tawaran Menteri Setelah SBY Bertemu Jokowi

Selain itu, ia juga menilai bahwa Jokowi tengah sibuk memaksimalkan kinerja pemerintah menjelang akhir masa jabatan yang tinggal satu tahun lagi.

"Bagi Presiden Jokowi, skala prioritas saat ini adalah melakukan langkah-langkah percepatan terhadap seluruh target-target terhadap program strategis yang sudah dicanangkan, dan kemudian melakukan evaluasi secara konstruktif untuk nantinya diberikan kepada pemerintahan yang akan datang," ujar Hasto.

Hasto juga menilai bahwa komposisi Kabinet Indonesia Maju maupun kerja sama partai politik koalisi pendukung Jokowi sudah sangat baik.

Namun, ia menekankan bahwa keputusan merombak kabinet merupakan hak prerogatif presiden yang bakal dihormati oleh PDI-P.

Baca juga: Ditanya soal Isu Reshuffle, Jokowi: Dengar dari Mana?

PPP sebut kemungkinan reshuffle kecil

Senada dengan PDI-P, PPP juga menilai kecil kemungkinan terjadi reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

"Ini kabinet tinggal satu tahun lebih sedikit, kok rasa-rasanya kecil kemungkinan ada reshuffle," ujar Juru Bicara PPP Achmad Baidowi, Selasa.

Awiek, sapaan akrabnya, juga menekankan bahwa keputusan merombak kabinet ada di tangan Jokowi.

Oleh karena itu, ia tidak masalah apabila Jokowi merangkul Demokrat untuk bergabung ke dalam kabinet.

"Ya kalaupun Demokrat mau silakan dan Pak Jokowi butuh. Kalau PPP yang penting tidak mengurangi kursi (menteri) begitu kan," kata Awiek.

Baca juga: Ditanya Peluang Demokrat Gabung, PDI-P Sebut Kerja Sama dengan Partai Pengusung Ganjar Sudah Baik

Presidential Palace/AGUS SUPARTO Presiden Joko Widodo melepas kepergian Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono usai pertemuan di Istana Merdeka, Kamis (9/3/2017)

Jokowi-SBY bertemu

Spekulasi Demokrat masuk dalam kabinet muncul setelah Jokowi bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor, Senin (2/10/2023).

Namun, politikus Partai Demokrat Santoso mengklaim bahwa tidak ada tawaran masuk kabinet dalam pertemuan tersebut.