Korupsi Elite dan Lemahnya Rekrutmen Menteri

Sahyun (36), petani di Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, juga gantung diri di rumahnya. Petani tersebut dianggap stres memikirkan masalah gagal panen.

Ada pula petani atas nama Saidi (35), warga Dusun Sukamulia Desa Kadindi Barat Kecamatan Pekat, juga nekat gantung diri di rumahnya.

Belum lagi pada 13 Februari 2021, ada seorang petani bernama Burhanuddin (36) warga Dusun Tompo, Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun serangga.

Burhanuddin merasa patah hati dan kecewa setelah melihat tanaman jagung di ladangnya digerogoti hama tikus dan babi. Keterangan tersebut berdasarkan rilis resmi pihak kepolisian (Radarlombok.co.id, 24 Februari 2021).

Kasus rasuah yang kembali menerpa para pembantu presiden seakan menjadi preseden buruk jelang tuntasnya pemerintahan Joko Widodo.

Jargon “Indonesia Maju” ternyata tidak saja maju dalam hal pembangunan infrastruktur, tetapi juga pesat dalam kasus-kasus “tilep-menilep” uang negara.

Jika dihitung sejak Jokowi menjabat RI-1 per 20 Oktober 2014 hingga kini, sudah lima menteri mengenakan jaket oranye milik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ada Idrus Marham, politisi Golkar saat menjabat Menteri Sosial terseret kasus korupsi proyek PLTU Riau.

Ada Imam Nahrawi (PPP) saat menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga terkait suap dan hibah KONI.

Lalu Edhy Prabowo (Gerindra) saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan yang terbelit suap terkait izin budidaya dan ekspor benih lobster.

Dari PDIP, Juliari Batubara saat menjabat Menteri Sosial terkena suap Bansos Covid-19. 

Kemudian Johny G. Plate (Nasdem) saat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika yang terlibat korupsi pembangunan Menara BTS.

Apakah kasus rasuah yang menimpa politisi Nasdem, Syahrul Yasin Limpo akan menjadi yang terakhir sebelum Jokowi menutup “manis” masa jabatannya pada 20 Oktober 2024?

Tampaknya deretan menteri yang terbelit kasus-kasus rasuah akan bertambah jika kita menilik proses persidangan Johny G. Plate.

Beberapa saksi mahkota di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyebut ada aliran dana untuk pengamanan proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G (Kompas.com, 27/09/2023).

Seorang saksi malah menyebut gamblang ada aliran dana sebesar Rp 27 miliar yang diminta politisi Golkar Dito Ariotedjo.

Dito yang saat penerimaan uang tersebut belum ditunjuk sebagai menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, berjanji bisa “mengamankan” kasus menara BTS tidak sampai diusut di Kejaksaan.

Jika akhirnya Syahrul dan Dito menjadi penghuni hotel prodeo nantinya, maka mau tidak mau Jokowi harus segera membongkar ulang kabinetnya.

Walau kurang efektif mengingat masa kerja kabinet tinggal menyisahkan waktu setahun lagi, penggantian personel memang terpaksa harus dilakukan.