Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PBNU: Soal Politik Kita Tunggu Rais Aam

Kompas.com - 02/10/2023, 07:42 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya berpesan kepada warga Nahdlatul Ulama (NU) untuk menunggu sikap politik dari Rais Aam PBNU Kiai Miftachul Akhyar.

Hal itu dia sampaikan dalam pembukaan Rakernas Fatayat NU yang disiarkan melalui kanal YouTube TVNU, Senin (2/10/2023).

"Soal yang lain-lain misalnya soal politik dan lain-lain sudahlah, ikuti saja saya, kita nunggu Rais Aam," ucap dia.

Kompas.com telah mendapatkan izin dari Ketua Umum LTN Kominfo PBNU Ishaq Zubaedi untuk mengutip pernyataan tersebut.

Baca juga: Jika Jadi Cawapres, Mahfud Diyakini Mampu Dongkrak Elektabilitas Ganjar di Kalangan NU

Gus Yahya mengatakan, ia sudah diberikan pesan agar menunggu keputusan dari Rais Aam untuk memutuskan arah dukungan PBNU.

"Kemarin sudah dibilang sama Rais Aam to kemarin, ya udah kita nunggu aja. Saya aja sudah disuruh nunggu masa kalian enggak nunggu. Kita nunggu saja sudah, enak," ucapnya kepada para Fatayat NU.

Gus Yahya kemudian menekankan bahwa politik tak lagi jadi kepentingan utama PBNU.

PBNU saat ini lebih bercorak pada organisasi Islam yang turun langsung memberikan perubahan tanpa terafiliasi dengan politik praktis.

Baca juga: Survei LSI Denny JA: Warga NU-Muhammadiyah Yakin Prabowo Bacapres Didukung Jokowi

Dia menyebut Pemilu 2024 bukan kepentingan utama dan bisa diibaratkan hanya sebatas simbol estafet kepemimpinan di Indonesia.

"Karena yang penting soal politik ini, yang penting kan kita lewat dengan selamat, itu aja yang penting," tuturnya.

"Ini cuma tempat lewatan saja, ini bukan pusat kepentingan kita. Karena positioning Nahdlatul Ulama sudah bergeser tidak lagi politik," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com