Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Jadi Cawapres, Mahfud Diyakini Mampu Dongkrak Elektabilitas Ganjar di Kalangan NU

Kompas.com - 22/09/2023, 05:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, Mahfud punya sejumlah modal untuk dipilih sebagai rekan duet Ganjar pada pemilu presiden (pilpres) mendatang.

“Jika dipasangkan dengan Ganjar, Mahfud MD bisa memberikan kontribusi pada beberapa aspek,” kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (21/9/2023).

Baca juga: Soal Mahfud Disebut Kandidat Cawapres Terkuat, Ganjar: Belum, Semua Nama Masih Digodok

Jika dipasangkan dengan Ganjar, Mahfud dinilai dapat memperkuat elektoral mantan Gubernur Jawa Tengah itu dari basis pemilih Nahdliyin atau kelompok Nahdlatul Ulama (NU).

Sebagai kader NU, kata Umam, Mahfud terbilang telaten memelihara hubungannya dengan para kiai sepuh dan jaringan pesantren.

Kedekatan Mahfud dengan simpul-simpul kekuatan politik Nahdliyin diprediksi mampu menghadirkan insentif elektoral dari basis santri Jawa dan Madura.

“Dengan demikian, nama Mahfud MD berpeluang mengganjal target mesin politik PKB yang hendak mengonsolidasikan basis pemilih Nahdliyin kepada elektabilitas Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB, bakal cawapres Anies Baswedan),” ujar Umam.

Baca juga: KPU Ajukan 2 Opsi Pendaftaran Paslon, TPN Ganjar: Visi-Misi Capres Jadi Sebelum Akhir Bulan

Selain itu, Mahfud juga telah malang melintang berkiprah di pemerintahan. Ia pernah mengemban jabatan di eksekutif sebagai Menko Polhukam, di lembaga legislatif sebagai anggota DPR, dan di lembaga yudikatif sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bekal pengalaman itu bisa menguatkan narasi, argumen, dan pilihan kebijakan dalam debat publik pasangan capres-cawapres ke depan, di mana swing voters dari kalangan menengah terdidik cukup dipengaruhi oleh kualitas argumen para kontestan,” kata Umam.

Meski punya modal besar, Mahfud bukan kader partai politik (parpol) mana pun. Sehingga, ia tidak punya dukungan kekuatan politik besar yang bersumber dari parpol.

Mahfud mungkin mencalonkan diri sebagai wakil presiden seandainya PDI-P memberikan jaminan politik.

Namun, jika Mahfud yang dipilih sebagai cawapres Ganjar, PDI-P punya PR besar untuk mempertahankan loyalitas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di koalisi. Sebab, selain PDI-P sendiri, PPP menjadi satu-satunya partai Parlemen yang mendukung pencapresan Ganjar.

Apalagi, sejak lama PPP telah menyodorkan nama Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) partainya yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi (Menparekraf) Sandiaga Uno sebagai calon RI-2.

“PDI-P harus bisa memastikan hal itu tidak berdampak pada loyalitas dan efektivitas mesin politik PPP terhadap ikhtiar politik pencapresan Ganjar Pranowo,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Baca juga: AHY-Ridwan Kamil Dicoret, PDI-P Lirik Airlangga Jadi Bakal Cawapres Ganjar

Sebagaimana diketahui, hingga kini, Ganjar belum mengumumkan bakal cawapresnya untuk Pemilu Presiden 2024. Sejumlah nama disebut-sebut dalam radar cawapres politikus PDI-P itu.

Mulai dari Mahfud MD, Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, hingga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Ditanya peluang Mahfud jadi cawapresnya, Ganjar menyebut bahwa semua nama yang masuk dalam bursa masih dipertimbangkan. PDI-P, kata dia, hingga kini belum memutuskan nama cawapres.

“Sampai hari ini belum, masih semua digodok,” kata Ganjar saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com