Hasil Konbes-Munas Alim Ulama: Politik NU Bukan Politik Dukung-mendukung, tapi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Besar (Konbes) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) menegaskan bahwa organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu tidak akan terlibat dukung-mendukung kandidat tertentu di dalam pemilu.

"NU tak tertarik untuk terlibat dalam politik dukung-mendukung. Politik NU bukan politik untuk mendukung 1 nama atau 1 partai. NU berpolitik berdasarkan nilai," kata Ketua Komisi Rekomendasi Bahtsul Masail NU, Ulil Abshar Abdalla, dalam jumpa pers di Asrama Haji Pondok Gede, Selasa (19/9/2023).

"Bagi NU, bukan siapa dan partai apa yang didukung, tetapi nilai apa yang diperjuangkan. Politik harus berdasarkan pada nilai-nilai kemaslahatan, kesejahteraan, dan keadilan. Itu adalah rekomendasi kita terkait politik elektoral," jelasnya.

Baca juga: Konbes-Munas Alim Ulama NU Minta Tak Ada Lagi Kekerasan Negara di Rempang

Ulil menambahkan, forum ini menegaskan 9 hasil Muktamar NU di Krapyak, Jawa Tengah, pada 1989, terkait arahan untuk pedoman di tahun politik.

Beberapa di antaranya, hasil muktamar itu, berpolitik dengan alasan apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah bangsa.

Selain itu, perbedaan aspirasi berpolitik di kalangan warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu, dan saling menghargai satu sama lain.

"Politik harus dorong tumbuhnya masyarakat yang mandiri sebagai mitra pemerintah. Sehingga penyelenggaraan negara tak boleh bersifat state heavy atau yang melulu dikuasai pemerintah dengan abai terhadap aspirasi masyarakat,” lanjut Ulil.

Baca juga: NU: Haram Minta Fatwa ke Artificial Intelligence

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa politik adalah keniscayaan, termasuk untuk NU, namun bukan soal politik elektoral.

Ia memberi contoh, hasil Konbes dan Munas Alim Ulama selama dua hari terakhir memberi kritik dan rekomendasi terkait pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang bermasalah.

"Jelas itu artikulasi politik, meminta pengelolaan sumber daya alam memperhatikan ini, ini, ini. Politis sekali. Juga membahas perlunya konsensus nasional tentang norma-norma pengelolaan sumber daya alam. Politis sekali, tetapi jelas bukan politik coblos-mencoblos, politik kekuasaan, tapi politik kebangsaan," tegasnya dalam kesempatan yang sama.