Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Jika Tidak dengan Prabowo, Lantas Siapa Pendamping Ideal Ganjar Pranowo?

Kompas.com - 01/10/2023, 06:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

WACANA memasangkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto cukup ramai dibicarakan belakangan.

Wacana tersebut mencuat nyaris bersamaan dengan bergabungnya Kaesang Pangarep, anak bungsu Presiden Joko Widodo dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), lalu ujuk-ujuk langsung didapuk jadi Ketua Umumnya.

Ditambah lagi pernyataan Puan Maharani dan Ganjar Pranowo yang secara diplomatis tidak membantah kemungkinan "merger" antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Keduanya justru menekankan bahwa dinamika politik nasional saat ini masih sangat fleksibel dan bisa berubah kapan pun, termasuk kemungkinan "merger" antara kedua kandidat.

Dan wacana tersebut semakin menyulut spekulasi saat Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto bertemu baru-baru ini. Publik dan para pengamat mulai berspekulasi bahwa topik pemasangan Ganjar dan Prabowo menjadi salah satu topik utama pertemuan.

Spekulasi akhirnya terbantahkan oleh pernyataan Arsjad Rasyid, Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, yang mengatakan bahwa tak ada topik soal rencana pemasangan Ganjar dan Prabowo dalam pertemuan Megawati dan Prabowo.

Dalam pembukaan Rakernas IV PDIP di Jakarta sehari lalu, juga mempertegas ketidaknyataan wacana tersebut, di mana Megawati, Ganjar, dan Jokowi tidak sama sekali mengangkat isu tersebut dalam pidato mereka.

Seperti yang sempat saya bahas di tulisan terdahulu, wacana pemasangan tersebut sangat tidak masuk akal, baik dari sisi kalkulasi teknis politik, dari sisi rasionalitas politik, maupun dari sisi etika politik terkait aspirasi yang sudah terlanjur berkembang di kalangan pemilih PDIP di mana Ganjar Pranowo adalah bakal calon presiden, bukan bakal calon wakil presiden.

Dengan kata lain, mempertahankan potensi keberadaan tiga pasangan calon dalam pemilihan presiden 2024, adalah opsi yang paling bisa diterima akal sehat dan kalkulasi rasional politik di satu sisi dan paling etis secara moralitas politik di sisi lain.

Tiga pasangan bakal calon sudah menjadi representasi aspirasi politik yang berkembang selama ini.

Lantas, jika memang wacana pemasangan Ganjar dan Prabowo yang disertai dengan wacana pemilihan satu putaran tidak bisa dipertahankan, begitu pula dengan peluang Ridwan Kamil (RK) yang seketika akhirnya juga ikut menghilang, pertanyaannya kemudian adalah, siapakah yang akan menjadi bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo?

Melihat perkembangan isu bakal calon wakil presiden Ganjar belakangan ini, terutama setelah nama RK menghilang dari ekuasi politik bakal calon presiden Ganjar Pranowo, nama Mahfud MD adalah nama yang masih bertahan dengan baik di dalam peredaran isu terkait.

Bertahannya nama Mahfud MD cukup bisa dimaklumi. Pertama, latar belakang Mahfud yang berasal dari kaum Nahdliyin tentu menjadi pertimbangan utama PDIP.

Kedua, PDIP ternyata juga masih memberikan pertimbangan utama pada penguasaan wilayah pemilihan Jawa Timur, yang notabene sebagai kantong utama pemilih Nahdliyin.

Ketiga, tentu PDIP juga berkaca pada sejarah koalisi PDIP yang memang selalu mesra dengan tokoh Nahdliyin dan organisasi Nahdliyin Nahdlatul Ulama (NU).

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com