Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Jika Tidak dengan Prabowo, Lantas Siapa Pendamping Ideal Ganjar Pranowo?

Kompas.com - 01/10/2023, 06:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Namun Susilo Bambang Yudhoyono bisa mengalahkan Megawati pada 2004, tak lepas dari ketokohan JK di kalangan Nahdliyin dan organisasi NU.

Dengan asumsi itu, Cak Imin sangat berpeluang mengemban fungsi sebagaimana fungsi elektoral JK tahun 2004 yang membuat Megawati dan KH Hasyim Muzadi kalah.

Apalagi, Cak Imin adalah ketua partai yang memang dianggap sebagai salah satu corong politik utama NU selama ini.

Sementara Sandiaga Uno tidak menjalankan fungsi itu pada 2019, yang akhirnya membuat Jokowi dan Ma’ruf Amin bisa menang tipis dari Prabowo.

Artinya, pada putaran awal pemilihan, Ganjar Pranowo dan siapapun tokoh Nahdliyin yang ia gandeng diperkirakan akan bersaing super ketat dengan Anies Baswedan dan Cak Imin di kantong-kantong suara Nahdliyin.

Sekalipun relasi Ganjar Pranowo dan PDIP selama ini sangat baik dengan NU dan tokoh-tokoh NU, relasi Cak Imin dan PKB dengan NU dan kalangan Nahdliyin juga tak bisa dianggap sebelah mata. Potensinya dalam menggasak suara di kantong pemilih Nahdliyin tetap sangat besar.

Arti lanjutannya, jika pemasangan Ganjar Pranowo dengan tokoh NU lainnya tidak dihitung secara seksama dan detail, maka keputusan tersebut di tataran operasional berpotensi mengalami hal serupa dengan yang dialami oleh Megawati - KH Hasyim Muzadi tahun 2004, alias bukan menuai kemenangan layaknya Jokowi dan Ma’ruf Amin pada 2019.

Pada tulisan terdahulu, saya mencoba menjawab dilema ini dengan melebarkan wilayah pertarungan ke Jawa Barat dengan menggandeng Ridwan Kamil (RK). Namun nampaknya prasyarat politik tak terpenuhi untuk itu.

Karena itu, kalkulasi mendalam lainnya harus dilakukan, agar bakal cawapres lainnya bisa mengurai dilema elektoral di atas.

Asumsikan, misalnya, memang dengan Mahfud MD, sebagaimana ramai diberitakan belakangan. Maka kekuatan elektoral Mahfud harus benar-benar diuji terlebih dahulu, bukan saja untuk Jawa Timur dan Madura, tapi juga untuk Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten, dan luar Jawa.

Karena jika Ganjar dipasangkan dengan Mahfud MD, maka secara etnis komposisinya menjadi "Jawa-Jawa".

Sementara saat PDIP memasangkan Jokowi dengan Ma’ruf Amin dan memenangkan pemilihan, komposisinya bukan "Jawa-Jawa".

Meskipun Ma’ruf Amin bukanlah dari luar Pulau Jawa, namun secara etnis Ma’ruf Amin bukanlah dari etnis Jawa, tapi Banten, yang membuatnya mudah diterima di luar teritori yang dihuni oleh etnis Jawa, seperti Provinsi Banten dan Jawa Barat.

Apalagi di pemilihan mendatang, jumlah pemilih tetap di kedua provinsi sangatlah besar, karena itu akan menjadi faktor yang sangat menentukan.

Berdasaskan data pemilih tetap Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Provinsi Jawa Barat saja tercatat 35.714.901 pemilih, jauh di atas Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah pemilih tetap sebesar 28.289.413 pemilih dan juga masih di atas jumlah pemilih tetap di Provinsi Jawa Timur yang sebesar 31.402.838 pemilih.

Apalagi ditambah dengan potensi suara di Provinsi Banten yang tercatat sebesar 8.842.646 pemilih.

Jadi pendek kata, jika PDIP memang tetap mempertahankan formula lama, yakni berpasangan dengan tokoh NU, baik Mahfud MD maupun tokoh NU lainnya, maka dilema-dilema di atas harus benar-benar bisa terjawab terlebih dahulu.

Tokoh tersebut bukan hanya untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Jawa Timur, tapi juga bisa memberikan kontribusi suara yang signifikan dari kantong padat pemilih seperti Jawa Barat, Banten, dan beberapa kawasan utama di luar Jawa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Nasional
Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta 'Reimburse' Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta "Reimburse" Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Nasional
KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com