Rempang, Negara Kekuasaan, dan Ujian Capres 2024

JERITAN warga Rempang, Kepulauan Riau, merangsek ke saluran digital dan menjelma The Power of Netizen di aneka linimasa medsos, membawa isu Rempang ke kancah nasional riuh dengan kecaman.

Upaya warga Rempang mempertahankan tempat tinggal sepaket dengan memori, rasa, sejarah hingga Budaya Rempang sebagai “orang darat” atau “orang utan” seperti diwartakan P. Wink pejabat Kolonial dalam Tijdschrift voor Indische Taal, Land en Volkunde, Deel LXX Aflevering I tahun 1930.

Artinya lebih dari sekadar tempat tinggal, Rempang adalah ruang hidup yang telah mereka warisi dari leluhur mereka, bahkan sejak Indonesia masih sebentuk gagasan.

Negara merampas, ide bangsa tinggal prasasti

Setelah mengikrarkan kemerdekaan, warga Rempang tentu mengimajinasikan Indonesia sebagai Bangsa, yaitu kesatuan sosiologis, semangat, dan cita-cita bersama.

Sayangnya karena Rupiah, mereka seakan terusir atas nama investasi dan pembangunan.

Pendekatan represif memicu rusuh dan amuk massa warga Pulau Rempang, tanda bahwa produk kebijakan tidak dirumuskan berdasarkan kepentingan publik yang diserap dari bawah, melainkan kepentingan kekuasaan yang didikte dari atas.

Negara atau kesatuan administrasi bergerak secara monolitik, mengikuti irama penguasa, yang mengagregasi luasnya spektrum kepentingan. Di sana tidak saja ada rakyat sebagai pemberi mandat untuk mereka berkuasa, ada juga kelompok kecil warga karena kontribusinya saat dan pascapemilu seakan menjadikan mereka special citizenship.

Warga negara kelas satu, yang berkelindan atau bagian dengan kekuasaan yang kerap disebut Oligarki.

Keluhuran Negara (dengan huruf N besar) bergantung apakah perannya untuk mengadministrasikan keadilan, sedangkan negara (dengan huruf n kecil) sekadar mengadministrasi cash flow bagi-bagi keuntungan untuk warga negara kelas satu saja.

Untuk ilustrasi, seperti kebijakan Obamacare di Amerika yang merupakan program prioritas pemerintah Barack Obama, yang kemudian terendus bahwa kebijakan kesehatan terbesar itu bentuk balas budi Obama untuk perusahaan farmasi yang mendanainya saat pemilu.

Pangkal perampasan ruang hidup warga Rempang, oleh negara berpegang pada dalil Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 dengan penegasan pada “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara” dan menafikan kalimat “dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Nuansa pasal ini secara filosofis selaras dengan gagasan negara integralistik yang dikonsepsikan oleh Soepomo, yang ditentang oleh Moh. Hatta.

Pemahaman integralistik bahwa kesatuan warga dan negara tercermin ketika semua kepentingan warga diakomodasi menjadi kepentingan negara dan memercayai kepentingan negara selalu mencerminkan kepentingan publik adalah optimistis penuh kepolosan.

Secara akar gagasan negara integralistik, diorbitkan oleh pemikir Adam Heinrich Muller, yang menolak gagasan pencerahan di barat, yang disebut pemikir romantisme, konsepsi muller tentang penyatuan individu dalam masyarakat, menyirakat perilaku taat atas kehendak negara, alih-alih menghidupkan partisipasi secara demokratis konsep integralistik sangat otoritarian.

Maka humanisme Soepomo yang bersembunyi pada frasa “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” adalah ilusi, selama frasa utamanya adalah legitimasi atas dominasi negara dalam perampasan hak rakyat.