Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hary Tanoe Nilai Koalisi "Gemuk" Justru Bikin Ribet

Kompas.com - 24/09/2023, 10:32 WIB
Regi Pratasyah Vasudewa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo menilai, banyaknya partai politik di dalam sebuah koalisi, justru akan membuat pembagian tugas dan tanggung jawab semakin rumit.

Hal itu ia sampaikan menanggapi bakal capres Prabowo Subianto yang baru saja mendapat dukungan dari Partai Demokrat. Dengan dukungan itu, kini sudah empat parpol parlemen yang mendukung Menteri Pertahanan tersebut.

Tiga parpol lainnya yaitu Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golkar. Sementara itu, Prabowo juga mendapat dukungan dari parpol non parlemen, yakni Partai Gelora dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Baca juga: Bersama Anies, Muhaimin Yakin Menangkan Pilpres 2024 Jika Bertarung dengan Ganjar-Prabowo

"Koalisi yang gemuk-gemuk saja malah ribet ya," kata Hary Tanoe kepada wartawan di Halte BEI, Minggu (24/9/2023).

"Ribet dalam arti bagaimana mereka nanti dalam kebagian tanggung jawab tugasnya kalau menurut saya seperti itu," tambahnya.

Ia menambahkan, banyak sedikitnya parpol pendukung di dalam sebuah kontestasi pilpres, tidak punya relevansi yang cukup signifikan di dalam sebuah pemenangan kandidat.

"Kalau partai relevansinya itu tidak terlalu signifikan," kata Hary Tanoesoedibjo.

Baca juga: Saat Prabowo Buka Pergelaran Wayang Jawa-Sunda di Cirebon

Sebaliknya, ia justru meyakini bahwa kemenangan saat kontestasi ditentukan dari figur capres dan cawapres yang diusung.

"Saya masih percaya Pilpres itu sangat tergantung dari figur Capres dan Cawapresnya," ucapnya.

Menjelang pendaftaran Pilpres, terdapat tiga poros koalisi yang terbentuk. Pertama adalah poros pendukung Prabowo.

Koalisi ini berisi Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelora. Terakhir, Partai Demokrat yang resmi bergabung ke koalisi ini.

Baca juga: Singgung Kegagalan Berpasangan dengan Prabowo, Cak Imin: Buminya Bagus, Langitnya Gelap

Kedua, adalah poros pendukung Anies Baswedan. Setelah Partai Demokrat keluar, koalisi ini diisi oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Adapun koalisi PDI-P, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hanura, mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presidennya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com