Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaesang Beda Partai dengan Jokowi, Ganjar: Ya Itu Hak Politik

Kompas.com - 24/09/2023, 09:51 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal capres dari PDI-P Ganjar Pranowo merespons keputusan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dengan bergabung ke PSI, maka Kaesang berbeda partai dengan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka, kakaknya.

"Ya itu hak politik mereka," ujar Ganjar saat ditemui di kawasan CFD Jakarta, Minggu (24/9/2023).

Ganjar mengatakan, semua orang memiliki hak untuk berdemokrasi.

Baca juga: Mawar yang Tidak Buat Harum Keluarga (Besar) Kaesang

Sehingga, Ganjar pun mempersilakan Kaesang yang memilih untuk berbeda partai dengan keluarganya sendiri.

"Dalam politik ini semua orang punya hak untuk berdemokrasi, jadi silakan siapapun hehehe," imbuhnya.

Sebelumnya, Kaesang resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Sabtu (23/9/2023).

Suami Erina Gudono ini mengatakan, alasan pilihannya jatuh kepada PSI karena sama-sama memiliki kesamaan pandangan, khususnya untuk anak muda.

"Kami ini kebetulan punya kesamaan dan keinginan, kami ingin anak-anak muda itu bisa terlibat di sektor publik," kata Kaesang, dikutip dari tayangan Kompas TV, Sabtu (23/9/2023).

"Apalagi di pemilu, anak muda biasanya hanya dijadikan sebagai objek pasif," sambungnya.

Ia menjelaskan, komunikasinya dengan partai berlambang bunga mawar ini sudah cukup lama.

Menurutnya, ia kerap berbicara dengan sejumlah petinggi partai, termasuk Ketua Umum PSI Giring Ganesha, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie dan Sekretaris Dewan Pembina Raja Juli Antoni

"Saya tuh dengan teman-teman PSI ini sebenarnya bukan baru-baru saja, sudah cukup lama," jelas dia.

Kendati resmi bergabung dengan PSI, Kaesang belum mendapatkan jabatan apa pun di tubuh partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com