Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Utamakan Afrika hingga Malaysia Terkait Distribusi Logistik Pemilu 2024 Luar Negeri

Kompas.com - 20/09/2023, 18:14 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membagi skala prioritas distribusi logistik pemilihan umum (Pemilu) 2024 untuk pemungutan suara di mancanegara.

Total, terdapat 1.750.474 pemilih tetap di luar negeri yang tersebar di 128 perwakilan. Mereka dapat menggunakan hak suaranya melalui metode kotak suara keliling (KSK), pos, dan pencoblosan di tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN).

"Rencana timeline logistik ini ada beberapa prioritas, walau semuanya tanggung jawab KPU untuk tepat waktu. Prioritas satu, ada di zona Afrika (16 Panitia Pemilihan Luar Negeri/PPLN), Amerika Latin (11 PPLN), Amerika (9 PPLN), dan Eropa (29 PPLN)," kata Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat, dalam jumpa pers, Rabu (20/9/2023).

"Rencana pengiriman ada 459 kantong diplomatik mulai tanggal 2 sampai 6 Desember 2023. Jadi, mulai tanggal 2 itu kita sudah mulai bergerak untuk proses distribusi logistik," ujarnya lagi.

Baca juga: KPU Buat Zonasi Pengadaan Paket Logistik Pemilu 2024

Prioritas kedua meliputi wilayah Asia Selatan (12 PPLN), Timur Jauh (8 PPLN), dan Malaysia (7 PPLN), dengan 4.349 kantong diplomatik dan jadwal distribusi logistik pada 6-16 Desember 2023.

"Malaysia dikhususkan karena jumlah pemilihnya yang besar," kata Drajat kepada Kompas.com.

Prioritas ketiga meliputi wilayah Timur Tengah (15 PPLN) dan Pasifik (11 PPLN) dengan 587 kantong diplomatik dan jadwal distribusi logistik pada 16-20 Desember 2023.

Baca juga: Pesan Jokowi untuk 2024: Masyarakat Tak Boleh Terbelah karena Pemilu

Sementara itu, kawasan Asia Tenggara selain Malaysia menjadi prioritas keempat dengan 10 PPLN, 118 kantong diplomatik, dan jadwal distribusi logistik pada 20-23 Desember 2023.

"(Disusunnya) zonasi atau region agar lebih mempermudah proses distribusinya, karena ada 95 negara dan ada 128 perwakilan, dan itu harus kami cover semua," ujar Drajat.

"Semua juga memperhatikan situasi geopolitik, kondisi geografis, wilayah konflik, hari besar keagamaan, tahun baru, isu hubungan diplomatik, dan lain-lain. Itu bagian dari tantangan-tantangan tersendiri ketika kami menangani tata kelola logistik," katanya lagi.

Sebagaimana diketahui, Pemilu 2024 bakal dilakukan serentak pada 14 Februari 2024, termasuk pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).

Baca juga: Bawaslu Tak Beri Sanksi Gibran dkk yang Langgar UU Pemilu karena Ajak Pilih Ganjar, Akan Dibina Saja

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com