Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deret Gagasan Ganjar, Prabowo, dan Anies jika Terpilih Jadi Presiden

Kompas.com - 20/09/2023, 12:32 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

"Kalau kita lihat ya di masyarakat, saya kira masyarakat masih menilai KPK masih bermanfaat," kata Prabowo.

Baca juga: Soal SBY Akan Turun Gunung demi Prabowo, Demokrat Flashback Pernah Juga Perjuangkan Anies

Saat disinggung mengenai melemahnya independensi KPK karena berada di bawah eksekutif hingga revisi UU KPK, Prabowo mengaku akan mengumpulkan stakeholder, pakar hukum untuk mencari yang terbaik bagi bangsa.

"Pasti banyak kita yang kecewa dan pasti banyak kita tidak puas, saya kira itu wajar ya. Saya kira benar bahwa harus ada pengawasan karena kekuasaan condong untuk membuat orang korup," kata Prabowo.

  • Setop bahan mentah

Prabowo juga ingin menyetop penjualan bahan mentah ke negara lain. Hal ini dilakukan supaya dapat mempercepat lompatan Indonesia.

Dengan penyetopan bahan mentah ini, ke depan Indonesia diharapkan bisa menghadirkan perusahaan yang dapat mengelola bahan mentah.

Baca juga: Bantahan Prabowo Merespons Isu Tampar dan Cekik Wamen Kabinet Jokowi

Kebijakan ini juga diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

"Ini pekerjaan saudara-saudara semua anak-anak kita. Kita tidak mau anak-anak kita diupah rendah," ucapnya.

3. Anies Baswedan

Anies yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta juga menyampaikan beberapa gagasan apabila terpilih menjadi presiden. Berikut gagasannya:

  • Keadilan hukum

Anies menilai Indonesia bisa menjadi negara maju jika terdapat kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk menegakkan hukum secara adil.

"Negeri ini punya kesempatan untuk maju, tetapi selama rule of law, kepastian hukum, penegakan hukum tidak menjadi prioritas maka yang terjadi adalah tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik," kata Anies.

Anies mengatakan, jika penegakan hukum tidak dijalankan dengan konsisten maka justru menyuburkan praktik korupsi.

Baca juga: Saat Anies, Ganjar, Prabowo Dicecar soal Harta dan Persiapan Dana Kampanye...

Jika korupsi marak, maka sulit mendapatkan keadilan dan menghalangi cita-cita masyarakat Indonesia yang ingin makmur, sejahtera, dan menjadi negara maju.

"Yang kita saksikan aparat yang seharusnya menegakkan hukum melakukan tindakan-tindakan yang tidak setara. Mereka yang kuat tak tersentuh, mereka yang lemah tersentuh. Mereka yang kawan tak tersentuh, mereka yang lawan disentuh terus. Ini harus diubah," kata Anies.

  • Kembangkan SDM Polri

Anies ingin sumber daya manusia (SDM) institusi Polri mengalami perkembangan. Menurutnya, saat ini kompetensi anggota Polri perlu ditingkatkan agar bisa menghadapi tantangan zaman.

"Harus ada pengembangan profesionalisme, kompetensi. Ini fakta di lapangan bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang bertugas di kepolisian tidak mengalami pembekalan yang cukup," terang Anies.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com