Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kala Anies, Ganjar, Prabowo Bicara soal Reformasi Hukum dan Polisi...

Kompas.com - 20/09/2023, 11:20 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ketiga bakal calon presiden yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, serta Prabowo Subianto menyampaikan gagasan mereka terkait reformasi institusi aparat penegak hukum dan penegakan hukum.

Gagasan itu disampaikan oleh ketiganya dalam program Mata Najwa: 3 Bakal Capres Bicara Gagasan, yang dilaksanakan di Grha Saba Pramana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (19/9/2023).

Setiap bakal capres dihadirkan dalam waktu yang berbeda dan diberikan pertanyaan dari pembawa acara Mata Najwa, Najwa Shihab. Salah satunya soal pandangan mereka terkait situasi penegakan hukum pada saat ini.

Berikut ini rangkuman gagasan dari Anies, Ganjar, dan Prabowo terkait upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Baca juga: Anies: Skor Kebebasan Berpendapat Kita Sekitar 5

1. Anies Baswedan

Anies yang merupakan bakal capres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) menilai aparat penegak hukum saat ini belum bersikap adil.

“Negeri ini punya kesempatan untuk maju, tapi selama rule of law, kepastian hukum, penegakan hukum tidak menjadi prioritas, maka yang terjadi adalah tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Praktik korupsi masif di mana-mana,” ujar Anies dikutip dari tayangan di YouTube Universitas Gadjah Mada.

Baginya, saat ini aparat penegak hukum hanya berani memberikan tindakan tegas pada kelompok yang lemah. Sementara, kelompok yang kuat jarang mendapatkan perlakuan serupa.

Ia mengatakan aparat penegak hukum tidak menunjukan sikap adil pada pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan.

“Mereka yang kawan tak tersentuh, mereka yang lawan disentuh terus,” sebut dia.

Baca juga: Anies Ungkap Misi Utamanya Nyapres: Kesetaraan di Bidang Kesehatan hingga Pendidikan

Anies berjanji, jika memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, ia bakal memprioritaskan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

“Ini harus diubah, pemberantasan korupsi menjadi prioritas penting, penegakan hukum menjadi prioritas dan membuat pengadilan kita menjadi pengadilan yang kredibel. Itu prioritas kita. Ini adalah aspek yang membuat Indonesia kita bisa take off,” imbuh dia.

Anies juga menyoroti soal kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota Polri. Menurut dia kualitas SDM Polri patut ditingkatkan buat menghadapi persoalan zaman.

“Harus ada pengembangan profesionalisme, kompetensi. Ini fakta di lapangan bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang bertugas di kepolisian tidak mengalami pembekalan yang cukup,” ucap Anies.

“Kalau tidak punya keterampilan, pengetahuan, kemampuan untuk bisa menggunakan segala macam teknik baru, maka teknik-teknik lama yang akan dipakai,” sambung dia.

Baca juga: Jawaban Anies Saat Dicecar Najwa Shihab Soal Dana yang Sudah Dikeluarkan Selama Kampanye

Ia lantas mencontohkan dengan teknik interogasi yang sudah mengalami banyak perkembangan.

Mestinya, kebaruan teknik itu juga didapatkan oleh anggota Polri.

Anies menganggap minimnya upaya untuk meningkatkan kompetensi polisi dapat memicu terjadinya praktik penyimpangan dalam proses penegakan hukum.

“Tapi kalau tidak mempelajari ilmu-ilmu (interogasi) itu, maka teknik-tekniknya akan teknik-teknik lama, dan apa yang akan terjadi? Muncul praktik-praktik penyimpangan,” ujar dia.

Selain itu, Anies ingin Polri juga bersikap tegas pada anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum.

Baca juga: Anies Bilang Gerakan Perubahan Bukan Mengganti, tetapi Memperkaya

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com